KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 08/KM.10/2016

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR,
DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 10 FEBRUARI 2016
SAMPAI DENGAN 16 FEBRUARI 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan 16 Februari 2016.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 FEBRUARI 2016 SAMPAI DENGAN 16 FEBRUARI 2016.
Pertama :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan 16 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Rp 13.658,00 Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) 1-
2. Rp 9.714,21 Untuk Dolar Australia (AUD) 1-
3. Rp 9.849,81 Untuk Dolar Kanada (CAD) 1-
4. Rp 2.044,68 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1-
5. Rp 1.752,67 Untuk Dolar Hongkong (HKD) 1-
6. Rp 3.273,72 Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1-
7. Rp 9.081,04 Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) 1-
8. Rp 1.595,64 Untuk Kroner Norwegia (NOK) 1-
9. Rp 19.818,49 Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1-
10. Rp 9.710,73 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1-
11. Rp 1.619,27 Untuk Kroner Swedia (SEK) 1-
12. Rp 13.764,56 Untuk Franc Swiss (CHF) 1-
13. Rp 11.718,16 Untuk Yen Jepang (JPY) 100-
14. Rp 10,75 Untuk Kyat Myanmar (MMK) 1-
15. Rp 201,42 Untuk Rupee India (INR) 1-
16. Rp 45.374,58 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1-
17. Rp 130,87 Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1-
18. Rp 286,12 Untuk Peso Philipina (PHP) 1-
19. Rp 3.641,95 Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) 1-
20. Rp 94,80 Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) 1-
21. Rp 383,71 Untuk Baht Thailand (THB) 1-
22. Rp 9.716,67 Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) 1-
23. Rp 15.260,90 Untuk Euro Euro (EUR) 1-
24. Rp 2.077,67 Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1-
25. Rp 11,32 Untuk Won Korea (KRW) 1-
Kedua:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Ketiga:
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan 16 Februari 2016;
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 09 Februari 2016
an MENTERI KEUANGAN
Plt KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd

SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006

info@peraturanpajak.com
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN
PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN
GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, diatur antara lain bahwa selain kewajiban untuk membayar pajak perseroan, Kontraktor Kontrak Kerja Sama ditanggung dan dibebaskan (assume and discharge) dari pajak-pajak lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk juga pajak-pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan penetapan kebijakan pelaksanaan anggaran, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
  9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2015;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disingkat SKK Migas, adalah satuan kerja penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
  2. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  3. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
  5. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
  6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  7. Pajak Air Permukaan, selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
  9. Pajak Air Tanah, selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  11. Pajak Penerangan Jalan, selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  12. Rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Rekening Minyak dan Gas Bumi, adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
BAB II
JENIS PAJAK YANG DIBAYARKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT
Pasal 2

Jenis Pajak yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terdiri atas:

  1. PAP;
  2. PAT; dan
  3. PPJ.
Pasal 3
(1) PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pajak provinsi.
(2) PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengenaannya berdasarkan pada nilai perolehan air permukaan.
(3) Besaran nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Besaran nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(5) Tarif PAP ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
(6) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan realisasi pemanfaatan air permukaan.
(7) PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Pasal 4

(1) PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pajak kabupaten/kota.
(2) PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengenaannya berdasarkan pada nilai perolehan air tanah.
(3) Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(5) Tarif PAT ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
(6) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pegenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan realisasi pemanfaatan air tanah.
(7) PAT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Pasal 5

(1) PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pajak kabupaten/kota.
(2) PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengenaannya berdasarkan nilai jual tenaga listrik.
(3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Tarif PPJ ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
(5) Besaran pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan realisasi volume pemanfaatan tenaga listrik.
(6) PPJ yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Bagian Kesatu
Penagihan
Pasal 6
(1) Kontraktor menyampaikan data realisasi volume pemanfaatan air permukaan, air tanah, dan tenaga listrik kepada Pemerintah Daerah setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
(2) Data realisasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghitung besaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (5).
(3) Data realisasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu divalidasi oleh SKK Migas bersama dengan Kontraktor dan Pemerintah Daerah.
(4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pihak Kontraktor, Pemerintah Daerah, dan SKK Migas.
(5) Jenis berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

  1. Berita Acara Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
  2. Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
  3. Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
(6) Berita Acara Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8) Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dan volume dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, digunakan oleh Kepala Daerah untuk menghitung besaran pokok PAP yang terutang.
(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dan volume dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, digunakan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besaran pokok PAT yang terutang.
(3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), tarif PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dan volume dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huraf c, digunakan oleh Kepala Daerah untuk menghitung besaran pokok PPJ yang terutang.

Pasal 8

(1) Gubernur atau Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menyampaikan surat tagihan pokok PAP yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara tertulis kepada Kepala SKK Migas.
(2) Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota menyampaikan surat tagihan pokok PAT dan/atau pokok PPJ yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) secara tertulis kepada Kepala SKK Migas.
(3) Surat tagihan pokok PAP dan pokok PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:

  1. asli berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a atau huruf b;
  2. asli Surat Ketetapan Pajak Daerah;
  3. Peraturan Daerah mengenai PAP atau PAT;
  4. Peraturan Kepala Daerah mengenai nilai perolehan air permukaan atau nilai perolehan air tanah; dan
  5. Surat keterangan dari Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah yang menerangkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d masih berlaku.
(4) Surat tagihan pokok PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

  1. asli berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c;
  2. asli Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
  3. Peraturan Daerah mengenai PPJ;
  4. Peraturan Kepala Daerah mengenai harga jual tenaga listrik sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  5. Surat keterangan dari Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah yang menerangkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d masih berlaku.
(5) Surat tagihan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Atas surat tagihan pokok PAP, pokok PAT dan pokok PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, SKK Migas melakukan proses verifikasi.
(2) Dalam rangka proses verifikasi tagihan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas melakukan penelitian sebagai berikut:

a. kelengkapan dokumen tagihan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
b. kesesuaian dokumen tagihan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5);
c. kesesuaian tarif dan dasar pengenaan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagai berikut:

1) tarif dan dasar pengenaan PAP sebagaimana diatur dalam Pasal 3;
2) tarif dan dasar pengenaan PAT sebagaimana diatur dalam Pasal 4; dan
3) tarif dan dasar pengenaan PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
d. kebenaran perhitungan atas besaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ terutang.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, terdapat salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, SKK Migas tidak dapat memproses lebih lanjut surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
(4) Dalam hal surat tagihan tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKK Migas menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah.
(5) Terhadap surat tagihan yang tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat diajukan kembali oleh Kepala Daerah kepada SKK Migas setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan, Kepala SKK Migas atau pejabat setingkat dibawahnya menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada Direktur Jenderal Anggaran yang dilengkapi dengan kertas kerja verifikasi yang digunakan dalam proses penelitian sebagaimana diatur pada ayat (2);
(7) Pelaksanaan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penyampaian surat permintaan pembayaran kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh SKK Migas dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
(8) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 10
(1) Dalam rangka memproses permintaan pembayaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ yang disampaikan oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian sebagai berikut:

  1. kesesuaian surat permintaan pembayaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8); dan
  2. kelengkapan kertas kerja verifikasi perhitungan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Direktorat Jenderal Anggaran tidak dapat memproses lebih lanjut permintaan pembayaran.
(3) Dalam hal permintaan pembayaran tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKK Migas.
(4) Terhadap permintaan pembayaran yang tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diajukan kembali oleh Kepala SKK Migas kepada Direktur Jenderal Anggaran setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(6) Pelaksanaan proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian surat pemberitahuan kepada Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penyampaian surat permintaan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

Pasal 11

(1) Atas surat permintaan pemindahbukuan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat permintaan pembayaran beserta warkat kepada Bank Indonesia, dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
(2) Surat permintaan pembayaran beserta warkat kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
(3) Berdasarkan surat permintaan pembayaran beserta warkat kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memindahbukukan dana untuk permintaan pembayaran pokok PAP atau pokok PAT atau pokok PPJ dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke rekening Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(4) Bank Indonesia menyampaikan advis dan rekening koran atas Rekening Minyak dan Gas Bumi untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 12

(1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan bukti transaksi pemindahbukuan di Rekening Minyak dan Gas Bumi dari Bank Indonesia kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2) Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran pokok PAP atau pokok PAT atau pokok PPJ berdasarkan bukti transaksi pemindahbukuan di Rekening Minyak dan Gas Bumi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKK Migas.
(3) SKK Migas menyampaikan laporan penerimaan pembayaran pokok PAP atau pokok PAT atau pokok PPJ dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 13

(1) Dalam hal ditemukan kesalahan atas pembayaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ, terhadap kesalahan dimaksud diperhitungkan dengan pembayaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ periode berikutnya.
(2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang ditemukan kesalahan atas pembayaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ, terhadap kesalahan dimaksud dikoreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Besaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ yang terutang yang dapat ditagihkan kepada Pemerintah Pusat menjadi daluarsa setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak.

Pasal 15

Peraturan Menteri mi mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

ttd

BAMBAG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 07/KM.10/2016TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK

TANGGAL 03 FEBRUARI 2016 SAMPAI DENGAN 09 FEBRUARI 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan 09 Februari 2016.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 03 FEBRUARI 2016 SAMPAI DENGAN 09 FEBRUARI 2016.
Pertama :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan 09 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Rp 13.820,00 Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) 1-
2. Rp 9.745,58 Untuk Dolar Australia (AUD) 1-
3. Rp 9.839,94 Untuk Dolar Kanada (CAD) 1-
4. Rp 2.013,60 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1-
5. Rp 1.773,92 Untuk Dolar Hongkong (HKD) 1-
6. Rp 3.279,95 Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1-
7. Rp 8.943,77 Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) 1-
8. Rp 1.594,29 Untuk Kroner Norwegia (NOK) 1-
9. Rp 19.746,27 Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1-
10. Rp 9.681,25 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1-
11. Rp 1.617,72 Untuk Kroner Swedia (SEK) 1-
12. Rp 13.571,51 Untuk Franc Swiss (CHF) 1-
13. Rp 11.548,86 Untuk Yen Jepang (JPY) 100-
14. Rp 10,64 Untuk Kyat Myanmar (MMK) 1-
15. Rp 203,16 Untuk Rupee India (INR) 1-
16. Rp 45.508,24 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1-
17. Rp 131,76 Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1-
18. Rp 288,88 Untuk Peso Philipina (PHP) 1-
19. Rp 3.684,83 Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) 1-
20. Rp 95,87 Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) 1-
21. Rp 386,27 Untuk Baht Thailand (THB) 1-
22. Rp 9.677,73 Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) 1-
23. Rp 15.027,16 Untuk Euro Euro (EUR) 1-
24. Rp 2.100,89 Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1-
25. Rp 11,48 Untuk Won Korea (KRW) 1-

Kedua:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Ketiga:
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan 09 Februari 2016;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Februari 2016
an MENTERI KEUANGAN
Plt KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd

SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006

info@peraturanpajak.com
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/PMK.02/2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI ROYALTI HAK
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN
DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa penerimaan royalti atas lisensi hak perlindungan varietas tanaman milik negara merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu, sebagian dana penerimaan negara bukan pajak dapat digunakan oleh instansi pemerintah antara lain untuk kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang pertanian;
  3. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan standardisasi imbalan kepada pemulia tanaman yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti hak perlindungan varietas tanaman, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman pemberian imbalan kepada pemulia tanaman yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti atas hak perlindungan varietas tanaman;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman Dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI ROYALTI HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
  2. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
  3. Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
  4. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia, adalah orang yang melaksanakan Pemuliaan Tanaman.
  5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian Hak PVT.
  6. Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak PVT yang selanjutnya disebut PNBP Royalti Hak PVT adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan royalti atas Lisensi Hak PVT.
  7. Imbalan atas PNBP Royalti Hak PVT yang selanjutnya disebut sebagai Imbalan PVT adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pemulia yang menghasilkan PNBP Royalti Hak PVT.
Pasal 2

Imbalan PVT diberikan kepada Pemulia dari sebuah Pemuliaan Tanaman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. telah menimbulkan Hak PVT yang diatasnamakan milik negara;
  2. telah dilisensikan;
  3. telah menghasilkan PNBP Royalti Hak PVT; dan
  4. hasil PNBP Royalti Hak PVT telah disetor ke Kas Negara.
Pasal 3

Pemulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pemulia yang namanya tercantum dalam sertifikat Hak PVT dan merupakan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 4
(1) Imbalan PVT diberikan berdasarkan jumlah PNBP Royalti Hak PVT yang telah disetor ke Kas Negara.
(2) Imbalan PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari persetujuan penggunaan PNBP Royalti Hak PVT instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah PNBP Royalti Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan bukti setoran PNBP Royalti Hak PVT yang telah divalidasi.

Pasal 5

Imbalan PVT dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan PVT dengan tarif Imbalan PVT tertentu.

Pasal 6
(1) Dasar penghitungan Imbalan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan hasil perkalian antara PNBP Royalti Hak PVT dengan persentase persetujuan penggunaan PNBP Royalti Hak PVT instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PNBP Royalti Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah PNBP Royalti Hak PVT atas 1 (satu) jenis Pemuliaan Tanaman selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 7

Tarif Imbalan PVT tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. untuk lapisan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), Pemulia diberikan tarif Imbalan PVT tertentu sebesar 40% (empat puluh persen);
  2. untuk lapisan nilai lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Pemulia diberikan tarif Imbalan PVT tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen);
  3. untuk lapisan nilai lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Pemulia diberikan tarif Imbalan PVT tertentu sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  4. untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Pemulia diberikan tarif Imbalan PVT tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

(1) Untuk Pemulia perorangan diberikan Imbalan PVT sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Dalam hal Pemulia terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian Imbalan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk masing-masing Pemulia diatur sebagai berikut:

a. Untuk tim Pemulia yang bersifat kolegial, Imbalan PVT diberikan sama besar.
b. Untuk tim Pemulia yang anggota tim atau posisi yang disetarakan berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang, Imbalan PVT diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal Imbalan PVT;
  2. wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan PVT yang dibagi sama besar; dan
  3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan PVT yang dibagi sama besar.
c. Untuk tim Pemulia yang anggota tim atau posisi yang disetarakan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, ketentuan pembagian Imbalan PVT diatur sebagai berikut:

  1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan PVT;
  2. wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal Imbalan PVT yang dibagi sama besar; dan
  3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Imbalan PVT yang dibagi sama besar.
(3) Pemulia dalam tahun yang sama diperkenankan untuk menerima Imbalan PVT paling banyak berasal dari 5 (lima) Hak PVT berbeda yang menghasilkan PNBP Royalti Hak PVT.

Pasal 9

Tata cara dan contoh penghitungan Imbalan PVT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Jumlah Imbalan PVT yang akan direalisasikan dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga masing-masing kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11

Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Imbalan PVT mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 12

Ketentuan pemberian Imbalan PVT dalam Peraturan Meriteri ini tidak berlaku bagi Pemulia swasta/lembaga swasta yang bekerja sama dengan instansi pemerintah yang menghasilkan Pemuliaan Tanaman atas nama milik negara.

Pasal 13

Ketentuan pemberian Imbalan PVT kepada Pemulia dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Imbalan PVT kepada Pemulia pada satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, kecuali ketentuan mengenai penyetoran hasil PNBP Royalti Hak PVT oleh instansi pemerintah ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan Pasal 4.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/PMK.010/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK,
BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN
YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN
DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka mensinergikan kebijakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis di bidang pangan, perlu mengubah kriteria dan/atau rincian ternak yang merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terjadi sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Berikut link Lampiran PMK – 5/PMK.010/2016 :

Lampiran-pmk-5-pmk-010-2016

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/PMK.07/2016

TENTANG

KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013
DAN TAHUN ANGGARAN 2014
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  4. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi:

  1. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;
  2. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013; dan
  3. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2014.
Pasal 2
(1) Alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.286.500.000.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:

  1. Kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
  2. Kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 207.157.815.653,00 (dua ratus tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah); dan
  3. Kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.079.342.183.347,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
(2) Rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penyaluran alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

Berikut lampiran link PMK -4/PMK.07/2016 :

Lampiran-pmk-4-pmk-07-2016

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 01/PJ/2016TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN
DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai petunjuk teknis atas tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai acuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan serta Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dalam melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. Tujuan
Ketentuan ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
C. Ruang Lingkup
Ketentuan ini mengatur petunjuk teknis atas tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
D. Dasar

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2015 ;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Surat Pemberitahuan Elektronik;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
E. Materi

I. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

  1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
  2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  3. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
  4. SPT Tahunan Pembetulan adalah SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan sebelumnya.
  5. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 SS adalah SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
  6. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 S adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
  7. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang selanjutnya disebut SPT 1770 adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final, dan/atau dalam negeri lainnya/luar negeri.
  8. SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPT Tahunan adalah SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik beserta lampiran-lampirannya yang dilaporkan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik.
  9. SPT Tahunan Lengkap adalah SPT Tahunan yang semua elemen SPT Tahunan Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, dilengkapi lampiran khusus, keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan, dan untuk e-SPT Tahunan dapat diproses dalam sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
  10. Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan TPT adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
  11. Media Penyimpanan Elektronik adalah sarana penyimpan data digital yang dapat dibaca oleh sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak, meliputi cakram padat, flash disk, dan media penyimpanan elektronik lainnya.
  12. Bukti Penerimaan SPT Tahunan adalah bukti penerimaan atas penyampaian SPT Tahunan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
  13. Pengolahan SPT Tahunan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian dan perekaman SPT Tahunan.
  14. Penelitian Penyampaian SPT Tahunan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan SPT Tahunan telah ditandatangani dan meneliti kelengkapan pengisian SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.
  15. Pengecekan Validitas NPWP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian NPWP yang tertera pada SPT Tahunan dengan data sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
  16. Proses Validasi NPWP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memproses NPWP tidak valid sehingga menjadi valid.
  17. Perekaman SPT Tahunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengisikan sebagian atau seluruh unsur SPT Tahunan ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, mengunggah data/informasi digital dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak, dan/atau memindai (scanning).
  18. Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang selanjutnya disebut UPDDP adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi pengolahan data dan dokumen perpajakan, meliputi Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).
II. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Penerimaan SPT Tahunan

a. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara langsung dengan menyerahkannya kepada petugas penerima SPT Tahunan di TPT, pojok pajak, mobil pajak atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan.
b. Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan:

1) SPT Tahunan Wajb Pajak Badan,
2) SPT 1770,
3) SPT Tahunan Pembetulan,
4) SPT 1770 S dan SPT 1770 SS yang:

a) menyatakan lebih bayar;
b) disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT;
c) disampaikan dalam bentuk e-SPT,

maka SPT Tahunan tersebut harus disampaikan ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

c. Apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b selain ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, petugas penerima SPT menolak dan mengarahkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan tersebut ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
d. SPT Tahunan Pembetulan tidak dapat disampaikan ke TPT KP2KP.
e. Dalam hal SPT Tahunan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap.
f. Dalam penerimaan SPT di KP2KP (baik melalui TPT, Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Tempat Khusus Penerimaan SPT Tahunan yang dibuka oleh KP2KP), penyerahan SPT Tahunan kepada petugas pelayanan KPP atasan KP2KP dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SPT diterima.
2. Pengecekan Tempat Terdaftar Wajib Pajak dan Pengecekan Validitas NPWP

a. Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan cara:

1) langsung;
2) dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
3) dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dilakukan pengecekan tempat terdaftar Wajib Pajak untuk memastikan bahwa SPT dapat disampaikan di KPP penerima dan Pengecekan Validitas NPWP.
b. Apabila berdasarkan pengecekan tempat terdaftar Wajib Pajak:

1) SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b disampaikan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Penerima, maka SPT Tahunan dapat diterima;
2) SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima, maka Wajib Pajak diarahkan untuk menyampaikan SPT tersebut di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
c. Selanjutnya, apabila berdasarkan Pengecekan Validitas NPWP:

1) NPWP berstatus valid, kemudian dilakukan proses Penelitian Penyampaian SPT Tahunan dan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan;
2) NPWP berstatus tidak valid

a) Wajib Pajak Orang Pribadi:

2.a.1) NPWP berstatus Non Efektif (NE) atau NPWP berstatus tidak valid tetapi datanya terdapat dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak, KPP dapat meminta data NIK, nomor telepon/telepon seluler, dan alamat email untuk keperluan Proses Validasi NPWP sesuai ketentuan yang berlaku.  Selanjutnya, dilakukan proses Penelitian Penyampaian SPT Tahunan dan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan.
2.b.1) NPWP berstatus Delete (DE) atau tidak valid dan datanya tidak terdapat dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak, setelah terlebih dahulu dilakukan penelusuran NPWP berdasarkan nama, tanggal lahir, atau keterangan lainnya yang dapat membantu pencarian NPWP, maka dalam rangka Proses Validasi NPWP, Wajib Pajak diarahkan untuk melakukan pendaftaran NPWP sesuai dengan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
b) Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak diarahkan ke petugas registrasi untuk melakukan Proses Validasi NPWP terlebih dahulu.
3. Penelitian SPT Tahunan

a. Seluruh SPT Tahunan yang diterima dilakukan Penelitian Penyampaian SPT dan diberikan lembar penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II butir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
b. Dalam hal SPT Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan SPT Tahunan Pembetulan, terhadap SPT Tahunan Pembetulan tersebut dilakukan:

1) Penelitian Penyampaian SPT Tahunan; dan
2) penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6) Undang-Undang KUP serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan,

oleh Account Representative.

c. Berdasarkan penelitian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b:

No. Kondisi Tindak Lanjut
1. SPT Tahunan Lengkap dan ditandatangani Mencetak Bukti Penerimaan SPT Tahunan
2. SPT Tahunan pembetulan lengkap, ditandatangani dan memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan Mencetak Bukti Penerimaan SPT Tahunan
3. SPT Tahunan tidak lengkap dan/atau tidak ditandatangani Mengembalikan SPT beserta lembar penelitian
4. SPT Tahunan pembetulan tidak lengkap, tidak ditandatangani dan/atau tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan Mengembalikan SPT beserta lembar penelitian

Bukti Penerimaan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada Tabel pada huruf c angka 1 dan 2 diberikan kepada Wajib Pajak dan dicetak bersamaan dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen yang selanjutnya disebut dengan LPAD.

d. Dalam hal SPT Tahunan disampaikan melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir:

1) Penelitian Penyampaian SPT Tahunan; dan
2) penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan, dilakukan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
e. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d KPP harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah SPT Tahunan diterima.
f. Khusus SPT Tahunan Lebih Bayar, penelitian harus memperhatikan ketentuan jangka waktu penyelesaian SPT Tahunan Lebih Bayar yang berlaku.
g. Berdasarkan penelitian sebagaimana huruf d:

No. Kondisi Tindak Lanjut
1. Amplop SPT berisi bukan SPT Tahunan KPP mengembalikan amplop beserta isinya kepada Wajib Pajak disertai Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III butir V huruf C
2. SPT tidak ditandatangani dan/atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (7) huruf c dan/atau huruf d UU KUP KPP mengembalikan SPT kepada Wajib Pajak disertai Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III butir V huruf G
3. Bentuk SPT tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (6) UU KUP (formulir SPT tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, SPT tidak seharusnya disampaikan dalam bentuk kertas) KPP mengembalikan SPT kepada Wajib Pajak disertai Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III butir V huruf C
4. SPT disampaikan lebih dari satu kali KPP mengembalikan SPT kepada Wajib Pajak disertai Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III butir V huruf C
5. SPT Pos Pembetulan tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan pembetulan KPP mengembalikan SPT kepada Wajib Pajak disertai Surat Pemberitahuan Status
6. SPT Pos Tidak Lengkap KPP mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak sebagaimana dalam Lampiran III butir V huruf D.1 sampai dengan D.5
h. Atas permintaan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 6 di atas, Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak tanggal penerbitan surat.
i. Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan oleh KPP Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir V huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini, paling lama 5 (lima) hari setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui.
j. Apabila Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan diterima kembali dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP (kempos), diterbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan dan atas daftar surat tersebut diumumkan pada papan pengumuman di TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar selama 30 (tiga puluh) hari.
4. Pengolahan dan Penyimpanan SPT Tahunan

a. Terhadap SPT Tahunan yang telah diterima lengkap sebagaimana dimaksud pada Tabel angka 3 huruf c, dilakukan perekaman isi SPT.
b. Jangka waktu penyelesaian perekaman isi SPT ditetapkan 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima lengkap. Dalam hal SPT Lebih Bayar (LB), jangka waktu penyelesaian perekaman adalah 1 (satu) bulan setelah SPT Tahunan diterima.
c. Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan SPT 1770 SS Tahun Pajak 2014 dan setelahnya, maka terhadap SPT 1770 SS, baik yang disampaikan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT maupun Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT, dilakukan pengemasan dan selanjutnya diambil oleh atau dikirimkan ke UPDDP yang menjadi mitra KPP penerima untuk dilakukan perekaman isi SPT.
d. Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan SPT 1770 S Tahun Pajak 2015 dan setelahnya, maka terhadap SPT 1770 S, baik yang disampaikan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT maupun Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT, dilakukan pengemasan dan selanjutnya diambil oleh atau dikirimkan ke UPDDP yang menjadi mitra KPP penerima untuk dilakukan perekaman isi SPT.
e. Terhadap SPT Tahunan selain SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, perekaman isi SPT Tahunan dilakukan oleh KPP atau UPDDP yang menjadi mitra KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
f. Apabila di kemudian hari atas SPT Tahunan yang sudah diterbitkan Bukti Penerimaan SPT Tahunan/LPAD diketahui bahwa:

1) SPT tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak;
2) SPT Tahunan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan setelah dimintakan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan dan tidak direspon oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf i dan j;
3) SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
4) SPT Tahunan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak,

maka SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan dan KPP mengirimkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir V huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini, kepada Wajib Pajak.

5. Lain-lain

a. Ketentuan Penerimaan SPT Tahunan dalam keadaan darurat atau gangguan teknis

1) Dalam hal terjadi keadaan darurat atau gangguan teknis, KPP atau KP2KP dapat menempuh prosedur yang berbeda dari prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 4 diatas.
2) Keadaan darurat atau gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan diketahui secara luas, seperti perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam, atau keadaan dimana KPP atau KP2KP tidak memungkinkan untuk menjalankan prosedur kerja dan memenuhi jangka waktu penyelesaian yang disebabkan oleh sesuatu dan lain hal yang berada di luar kuasa KPP atau KP2KP, seperti gangguan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, terputusnya jaringan internet, dan listrik padam.
3) Dalam hal keadaan darurat atau gangguan teknis penerimaan SPT Tahunan dilakukan secara manual menggunakan Bukti Penerimaan SPT Tahunan yang penomorannya dilakukan secara manual dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
4) Tata Cara Penerimaan SPT Tahunan dalam keadaan darurat atau gangguan teknis selanjutnya akan diuraikan dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
b. Penerimaan SPT Tahunan secara kolektif dan himbauan kepada pemberi kerja
Dalam rangka persiapan dalam penerimaan SPT Tahunan dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan, KPP dapat memberikan himbauan dan menerima SPT secara kolektif melalui pemberi kerja. KPP melakukan langkah-langkah penerimaan SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak secara kolektif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) KPP melakukan himbauan kepada pemberi kerja yang kriterianya telah ditentukan oleh Kepala KPP dengan template surat himbauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir V huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2) Pembuatan template surat himbauan kepada pemberi kerja tersebut dilakukan oleh Account Representative atas pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1.
3) Batasan jumlah penyampaian SPT Tahunan secara kolektif ditentukan oleh masing-masing Kepala KPP dengan memperhatikan beban kerja dan kapasitas sumber daya yang tersedia.
4) KPP melakukan penerimaan SPT Tahunan secara kolektif melalui pemberi kerja sampai dengan tanggal 10 Maret.
5) Dalam hal SPT Tahunan disampaikan secara kolektif setelah tanggal 10 Maret, SPT Tahunan kolektif tersebut tidak dapat diterima KPP dan Wajib Pajak diarahkan untuk menyampaikan SPT Tahunan baik secara langsung, pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, maupun saluran tertentu (e-Filing).
6) Dalam hal KPP menerima SPT Tahunan yang disampaikan secara kolektif sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 2, maka KPP harus menerbitkan Bukti Penerimaan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret.
c. Ketentuan Pembentukan Satuan Tugas Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan

1) Untuk mengantisipasi beban puncak, dengan mempertimbangkan beban kerja, Kepala KPP harus membentuk satuan tugas penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan (satgas) yang dapat melibatkan seluruh pegawai dengan Surat Keputusan Kepala KPP, untuk setiap tahun penerimaan SPT Tahunan.
2) Masa berlaku satgas ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli.
III. Lampiran-Lampiran:

  1. Penetapan Penomoran Bukti Penerimaan SPT Tahunan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
  2. Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
  3. Petunjuk penetapan satuan tugas (satgas) penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
  4. Tata cara penerimaan SPT Tahunan dalam keadaan darurat/gangguan teknis diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
  5. Tata cara perekaman SPT Tahunan dalam Bentuk Kertas diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
IV. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
V. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini, diinstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan di lingkungan wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2016
Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001

info@peraturanpajak.com
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.