Archive

Tag Archives: KPP

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/PMK.07/2016

TENTANG

KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013
DAN TAHUN ANGGARAN 2014
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  4. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi:

  1. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;
  2. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013; dan
  3. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2014.
Pasal 2
(1) Alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.286.500.000.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:

  1. Kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
  2. Kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 207.157.815.653,00 (dua ratus tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah); dan
  3. Kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.079.342.183.347,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
(2) Rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penyaluran alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

Berikut lampiran link PMK -4/PMK.07/2016 :

Lampiran-pmk-4-pmk-07-2016

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 01/PJ/2016TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN
DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai petunjuk teknis atas tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai acuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan serta Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dalam melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. Tujuan
Ketentuan ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
C. Ruang Lingkup
Ketentuan ini mengatur petunjuk teknis atas tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
D. Dasar

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2015 ;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Surat Pemberitahuan Elektronik;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
E. Materi

I. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

  1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
  2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  3. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
  4. SPT Tahunan Pembetulan adalah SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan sebelumnya.
  5. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 SS adalah SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
  6. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 S adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
  7. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang selanjutnya disebut SPT 1770 adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final, dan/atau dalam negeri lainnya/luar negeri.
  8. SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPT Tahunan adalah SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik beserta lampiran-lampirannya yang dilaporkan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik.
  9. SPT Tahunan Lengkap adalah SPT Tahunan yang semua elemen SPT Tahunan Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, dilengkapi lampiran khusus, keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan, dan untuk e-SPT Tahunan dapat diproses dalam sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
  10. Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan TPT adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
  11. Media Penyimpanan Elektronik adalah sarana penyimpan data digital yang dapat dibaca oleh sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak, meliputi cakram padat, flash disk, dan media penyimpanan elektronik lainnya.
  12. Bukti Penerimaan SPT Tahunan adalah bukti penerimaan atas penyampaian SPT Tahunan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
  13. Pengolahan SPT Tahunan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian dan perekaman SPT Tahunan.
  14. Penelitian Penyampaian SPT Tahunan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan SPT Tahunan telah ditandatangani dan meneliti kelengkapan pengisian SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.
  15. Pengecekan Validitas NPWP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian NPWP yang tertera pada SPT Tahunan dengan data sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
  16. Proses Validasi NPWP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memproses NPWP tidak valid sehingga menjadi valid.
  17. Perekaman SPT Tahunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengisikan sebagian atau seluruh unsur SPT Tahunan ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, mengunggah data/informasi digital dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak, dan/atau memindai (scanning).
  18. Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang selanjutnya disebut UPDDP adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi pengolahan data dan dokumen perpajakan, meliputi Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).
II. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Penerimaan SPT Tahunan

a. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara langsung dengan menyerahkannya kepada petugas penerima SPT Tahunan di TPT, pojok pajak, mobil pajak atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan.
b. Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan:

1) SPT Tahunan Wajb Pajak Badan,
2) SPT 1770,
3) SPT Tahunan Pembetulan,
4) SPT 1770 S dan SPT 1770 SS yang:

a) menyatakan lebih bayar;
b) disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT;
c) disampaikan dalam bentuk e-SPT,

maka SPT Tahunan tersebut harus disampaikan ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

c. Apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b selain ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, petugas penerima SPT menolak dan mengarahkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan tersebut ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
d. SPT Tahunan Pembetulan tidak dapat disampaikan ke TPT KP2KP.
e. Dalam hal SPT Tahunan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap.
f. Dalam penerimaan SPT di KP2KP (baik melalui TPT, Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Tempat Khusus Penerimaan SPT Tahunan yang dibuka oleh KP2KP), penyerahan SPT Tahunan kepada petugas pelayanan KPP atasan KP2KP dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SPT diterima.
2. Pengecekan Tempat Terdaftar Wajib Pajak dan Pengecekan Validitas NPWP

a. Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan cara:

1) langsung;
2) dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
3) dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dilakukan pengecekan tempat terdaftar Wajib Pajak untuk memastikan bahwa SPT dapat disampaikan di KPP penerima dan Pengecekan Validitas NPWP.
b. Apabila berdasarkan pengecekan tempat terdaftar Wajib Pajak:

1) SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b disampaikan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Penerima, maka SPT Tahunan dapat diterima;
2) SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima, maka Wajib Pajak diarahkan untuk menyampaikan SPT tersebut di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
c. Selanjutnya, apabila berdasarkan Pengecekan Validitas NPWP:

1) NPWP berstatus valid, kemudian dilakukan proses Penelitian Penyampaian SPT Tahunan dan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan;
2) NPWP berstatus tidak valid

a) Wajib Pajak Orang Pribadi:

2.a.1) NPWP berstatus Non Efektif (NE) atau NPWP berstatus tidak valid tetapi datanya terdapat dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak, KPP dapat meminta data NIK, nomor telepon/telepon seluler, dan alamat email untuk keperluan Proses Validasi NPWP sesuai ketentuan yang berlaku.  Selanjutnya, dilakukan proses Penelitian Penyampaian SPT Tahunan dan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan.
2.b.1) NPWP berstatus Delete (DE) atau tidak valid dan datanya tidak terdapat dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak, setelah terlebih dahulu dilakukan penelusuran NPWP berdasarkan nama, tanggal lahir, atau keterangan lainnya yang dapat membantu pencarian NPWP, maka dalam rangka Proses Validasi NPWP, Wajib Pajak diarahkan untuk melakukan pendaftaran NPWP sesuai dengan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
b) Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak diarahkan ke petugas registrasi untuk melakukan Proses Validasi NPWP terlebih dahulu.
3. Penelitian SPT Tahunan

a. Seluruh SPT Tahunan yang diterima dilakukan Penelitian Penyampaian SPT dan diberikan lembar penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II butir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
b. Dalam hal SPT Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan SPT Tahunan Pembetulan, terhadap SPT Tahunan Pembetulan tersebut dilakukan:

1) Penelitian Penyampaian SPT Tahunan; dan
2) penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6) Undang-Undang KUP serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan,

oleh Account Representative.

c. Berdasarkan penelitian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b:

No. Kondisi Tindak Lanjut
1. SPT Tahunan Lengkap dan ditandatangani Mencetak Bukti Penerimaan SPT Tahunan
2. SPT Tahunan pembetulan lengkap, ditandatangani dan memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan Mencetak Bukti Penerimaan SPT Tahunan
3. SPT Tahunan tidak lengkap dan/atau tidak ditandatangani Mengembalikan SPT beserta lembar penelitian
4. SPT Tahunan pembetulan tidak lengkap, tidak ditandatangani dan/atau tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan Mengembalikan SPT beserta lembar penelitian

Bukti Penerimaan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada Tabel pada huruf c angka 1 dan 2 diberikan kepada Wajib Pajak dan dicetak bersamaan dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen yang selanjutnya disebut dengan LPAD.

d. Dalam hal SPT Tahunan disampaikan melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir:

1) Penelitian Penyampaian SPT Tahunan; dan
2) penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan, dilakukan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
e. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d KPP harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah SPT Tahunan diterima.
f. Khusus SPT Tahunan Lebih Bayar, penelitian harus memperhatikan ketentuan jangka waktu penyelesaian SPT Tahunan Lebih Bayar yang berlaku.
g. Berdasarkan penelitian sebagaimana huruf d:

No. Kondisi Tindak Lanjut
1. Amplop SPT berisi bukan SPT Tahunan KPP mengembalikan amplop beserta isinya kepada Wajib Pajak disertai Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III butir V huruf C
2. SPT tidak ditandatangani dan/atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (7) huruf c dan/atau huruf d UU KUP KPP mengembalikan SPT kepada Wajib Pajak disertai Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III butir V huruf G
3. Bentuk SPT tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (6) UU KUP (formulir SPT tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, SPT tidak seharusnya disampaikan dalam bentuk kertas) KPP mengembalikan SPT kepada Wajib Pajak disertai Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III butir V huruf C
4. SPT disampaikan lebih dari satu kali KPP mengembalikan SPT kepada Wajib Pajak disertai Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III butir V huruf C
5. SPT Pos Pembetulan tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan pembetulan KPP mengembalikan SPT kepada Wajib Pajak disertai Surat Pemberitahuan Status
6. SPT Pos Tidak Lengkap KPP mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak sebagaimana dalam Lampiran III butir V huruf D.1 sampai dengan D.5
h. Atas permintaan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 6 di atas, Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak tanggal penerbitan surat.
i. Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan oleh KPP Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir V huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini, paling lama 5 (lima) hari setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui.
j. Apabila Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan diterima kembali dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP (kempos), diterbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan dan atas daftar surat tersebut diumumkan pada papan pengumuman di TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar selama 30 (tiga puluh) hari.
4. Pengolahan dan Penyimpanan SPT Tahunan

a. Terhadap SPT Tahunan yang telah diterima lengkap sebagaimana dimaksud pada Tabel angka 3 huruf c, dilakukan perekaman isi SPT.
b. Jangka waktu penyelesaian perekaman isi SPT ditetapkan 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima lengkap. Dalam hal SPT Lebih Bayar (LB), jangka waktu penyelesaian perekaman adalah 1 (satu) bulan setelah SPT Tahunan diterima.
c. Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan SPT 1770 SS Tahun Pajak 2014 dan setelahnya, maka terhadap SPT 1770 SS, baik yang disampaikan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT maupun Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT, dilakukan pengemasan dan selanjutnya diambil oleh atau dikirimkan ke UPDDP yang menjadi mitra KPP penerima untuk dilakukan perekaman isi SPT.
d. Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan SPT 1770 S Tahun Pajak 2015 dan setelahnya, maka terhadap SPT 1770 S, baik yang disampaikan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT maupun Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT, dilakukan pengemasan dan selanjutnya diambil oleh atau dikirimkan ke UPDDP yang menjadi mitra KPP penerima untuk dilakukan perekaman isi SPT.
e. Terhadap SPT Tahunan selain SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, perekaman isi SPT Tahunan dilakukan oleh KPP atau UPDDP yang menjadi mitra KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
f. Apabila di kemudian hari atas SPT Tahunan yang sudah diterbitkan Bukti Penerimaan SPT Tahunan/LPAD diketahui bahwa:

1) SPT tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak;
2) SPT Tahunan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan setelah dimintakan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan dan tidak direspon oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf i dan j;
3) SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
4) SPT Tahunan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak,

maka SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan dan KPP mengirimkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir V huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini, kepada Wajib Pajak.

5. Lain-lain

a. Ketentuan Penerimaan SPT Tahunan dalam keadaan darurat atau gangguan teknis

1) Dalam hal terjadi keadaan darurat atau gangguan teknis, KPP atau KP2KP dapat menempuh prosedur yang berbeda dari prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 4 diatas.
2) Keadaan darurat atau gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan diketahui secara luas, seperti perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam, atau keadaan dimana KPP atau KP2KP tidak memungkinkan untuk menjalankan prosedur kerja dan memenuhi jangka waktu penyelesaian yang disebabkan oleh sesuatu dan lain hal yang berada di luar kuasa KPP atau KP2KP, seperti gangguan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, terputusnya jaringan internet, dan listrik padam.
3) Dalam hal keadaan darurat atau gangguan teknis penerimaan SPT Tahunan dilakukan secara manual menggunakan Bukti Penerimaan SPT Tahunan yang penomorannya dilakukan secara manual dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
4) Tata Cara Penerimaan SPT Tahunan dalam keadaan darurat atau gangguan teknis selanjutnya akan diuraikan dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
b. Penerimaan SPT Tahunan secara kolektif dan himbauan kepada pemberi kerja
Dalam rangka persiapan dalam penerimaan SPT Tahunan dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan, KPP dapat memberikan himbauan dan menerima SPT secara kolektif melalui pemberi kerja. KPP melakukan langkah-langkah penerimaan SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak secara kolektif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) KPP melakukan himbauan kepada pemberi kerja yang kriterianya telah ditentukan oleh Kepala KPP dengan template surat himbauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir V huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2) Pembuatan template surat himbauan kepada pemberi kerja tersebut dilakukan oleh Account Representative atas pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1.
3) Batasan jumlah penyampaian SPT Tahunan secara kolektif ditentukan oleh masing-masing Kepala KPP dengan memperhatikan beban kerja dan kapasitas sumber daya yang tersedia.
4) KPP melakukan penerimaan SPT Tahunan secara kolektif melalui pemberi kerja sampai dengan tanggal 10 Maret.
5) Dalam hal SPT Tahunan disampaikan secara kolektif setelah tanggal 10 Maret, SPT Tahunan kolektif tersebut tidak dapat diterima KPP dan Wajib Pajak diarahkan untuk menyampaikan SPT Tahunan baik secara langsung, pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, maupun saluran tertentu (e-Filing).
6) Dalam hal KPP menerima SPT Tahunan yang disampaikan secara kolektif sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 2, maka KPP harus menerbitkan Bukti Penerimaan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret.
c. Ketentuan Pembentukan Satuan Tugas Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan

1) Untuk mengantisipasi beban puncak, dengan mempertimbangkan beban kerja, Kepala KPP harus membentuk satuan tugas penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan (satgas) yang dapat melibatkan seluruh pegawai dengan Surat Keputusan Kepala KPP, untuk setiap tahun penerimaan SPT Tahunan.
2) Masa berlaku satgas ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli.
III. Lampiran-Lampiran:

  1. Penetapan Penomoran Bukti Penerimaan SPT Tahunan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
  2. Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
  3. Petunjuk penetapan satuan tugas (satgas) penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
  4. Tata cara penerimaan SPT Tahunan dalam keadaan darurat/gangguan teknis diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
  5. Tata cara perekaman SPT Tahunan dalam Bentuk Kertas diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
IV. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
V. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini, diinstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan di lingkungan wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2016
Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001

info@peraturanpajak.com

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILING

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri), khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009, yang intinya agar seluruh pejabat dan PNS mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Berdasarkan hal tersebut, kami sampaikan bahwa:

  1. ASN/TNI/Polri wajib menaati dan mematuhi segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, yaitu memiliki NPWP, membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu.
  2. ASN/TNI/Polri melaporkan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing. Informasi terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing, dapat diperoleh melalui situs resmi DJP, menghubungi Kring Pajak 1500200, dan/atau menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
  3. Bendahara Pemerintah wajib menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Fomulir 1721-A2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Sebagai contoh, untuk Tahun Pajak 2015, maka bukti potong agar diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 2016.
  4. Setiap pimpinan unit kerja melakukan koordinasi dengan unit kerja DJP tempat bendahara pemerintah terdaftar sebagai Wajib Pajak sehingga pelaksanaan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing dapat berjalan dengan lancar.
  5. ASN/TNI/Polri, Bendahara Pemerintah, dan Pejabat yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  6. Setiap Instansi Pemerintah dihimbau untuk berkoordinasi dengan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak untuk pendaftaran e-Filing dan sosialisasi pengisian SPT Tahunan PPh melalui e-Filing;
  7. Setiap pimpinan unit Direktorat Jenderal Pajak agar memfasilitasi permohonan e-FIN dari Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah, sekaligus memberikan sosialisasi pemanfaatan e-Filing.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2015
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

ttd

Yuddy Chrisnandi

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 43/PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK
TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
b. bahwa dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan perlu diatur tentang tata cara pemberian informasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah;
Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

  1. Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
  2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
  4. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara dan instansi lainnya yang memberikan layanan publik tertentu.
  5. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
  6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah.
  7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

(1) Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

melalui sistem informasi pada Instansi Pemerintah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 3

(1) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak.
(2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
(3) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:

a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3), layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah dapat diberikan.
(5) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 4

(1) Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP.
(2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah atau KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak.

Pasal 6

(1) KPP meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), KPP memberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap dengan menggunakan contoh format sebagaimana terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keterangan Status Wajib Pajak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), KPP mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak.

Pasal 7

Instansi Pemerintah dapat melakukan pengembangan sistem informasi dalam rangka mendukung Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015
Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Berikut Lampiran link PER -43-PJ-2015 :

Lampiran-per-43-pj-2015

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 45/PJ/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-34/PJ/2014 TENTANG UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR
PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
KE SELURUH KANTOR PELAYANAN PAJAK DI INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah ditetapkan pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) dan/atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

b. bahwa cakupan wilayah kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar, dan KPDDP Jambi telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia;

Mengingat:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

d.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012;

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012;

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktoral Jenderal Pajak; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2014 TENTANG UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN KE SELURUH KANTOR PELAYANAN PAJAK DI INDONESIA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Menambah dua pasal dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam hal terdapat pembentukan/pemekaran/penggabungan/ pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja Kanwil, dan/atau KPP, maka penyelesaian tindak lanjut pengolahan SPT yang akan diolah di PPDDP, KPDDP Makassar, atau KPDDP Jambi dilakukan oleh KPP Lama.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap berlaku dalam hal Kanwil dan/atau KPP yang mengalami pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan atau wilayah kerja mulai beroperasi sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan.

Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015
PLT. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER – 34/PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU

PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdapat pemecahan wilayah kerja beberapa unit instansi vertikal sehingga perlu diatur tata cara penatausahaan, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);
  7. Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-31/PJ/2015 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi/ Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-134/PJ/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

  1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
  2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
  3. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
  4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disingkat Kanwil adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak
  5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
  6. Saat Mulai Terdaftar yang selanjutnya disingkat SMT adalah tanggal Wajib Pajak terdaftar di KPP pada tanggal 5 Oktober 2015.
  7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
  9. Wajib Pajak Berstatus Pusat yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Pusat adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhirnya adalah 000.
  10. Wajib Pajak Berstatus Cabang yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Cabang adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhimya selain 000.
  11. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
  12. Berkas Wajib Pajak adalah dokumen-dokumen perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak dalam bentuk kertas maupun media elektronik dan bentuk lainnya, termasuk profil Wajib Pajak.
  13. Data Wajib Pajak adalah data perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak, termasuk profil Wajib Pajak, yang tertulis di atas kertas, atau terekam dalam media elektronik.
  14. Berkas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Berkas Objek PBB P3 adalah dokumen-dokumen perpajakan yang berkaitan dengan Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dalam bentuk kertas maupun media elektronik dan bentuk lainnya.
  15. Informasi Perpajakan adalah dokumen perpajakan dan/atau data perpajakan yang telah diolah dan tersimpan dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi sistem informasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak termasuk pada unit organisasi vertikalnya.
  16. Induk Berkas adalah Berkas Wajib Pajak yang berisi dokumen-dokumen tentang Wajib Pajak, jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak, dan laporan penelitian, pemeriksaan atau penyidikan serta informasi lainnya.
  17. Anak Berkas adalah Berkas Wajib Pajak per jenis pajak dan per Tahun Pajak termasuk Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan dokumen penerimaan lainnya, Surat Keterangan Bebas (SKB), Surat Keputusan Perubahan Angsuran, surat ketetapan pajak (skp), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Keputusan Pendahuluan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), Berkas Pemindahbukuan (Pbk), dan dokumen lainnya.
  18. Berkas Pemeriksaan adalah Berkas Wajib Pajak yang berisi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nota Penghitungan (Nothit) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang ada di KPP Lama.
  19. Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Berkas Wajib Pajak yang berisi Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP), Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan (KKPBP) dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan.
  20. Berkas Penyidikan adalah Berkas Wajib Pajak yang berisi Berkas Perkara, Barang Bukti dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan.
  21. Berkas Penagihan adalah Berkas Wajib Pajak yang berisi kartu tunggakan pajak, STP/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dengan bukti pelunasannya, dokumen tindakan penagihan serta dokumen penundaan pembayaran atau permohonan angsuran pembayaran tunggakan pajak, dokumen yang menyebabkan penambahan atau pengurangan terhadap tunggakan pajak, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan.
  22. Berkas Keberatan dan Nonkeberatan adalah Berkas Wajib Pajak/Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang berisi dokumen Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), surat permohonan Wajib Pajak, Laporan Penelitian, surat keputusan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan skp/SPPT yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
  23. Berkas Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali adalah Berkas Wajib Pajak yang berisi surat dari pengadilan pajak tentang permintaan tanggapan atau permintaan uraian banding, surat uraian banding, surat tanggapan, putusan Banding, putusan Gugatan, maupun putusan Peninjauan Kembali dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali.
  24. Kanwil Lama adalah Kanwil yang mengalami pemecahan wilayah kerja.
  25. Kanwil Baru adalah Kanwil yang baru terbentuk berdasarkan pemecahan wilayah kerja Kanwil Lama.
  26. KPP Lama adalah KPP yang mengalami pemecahan wilayah kerja atau KPP yang sebagian wilayah kerjanya dipindahkan ke KPP lain.
  27. KPP Baru adalah KPP yang baru terbentuk berdasarkan pemecahan wilayah kerja KPP Lama atau KPP yang menerima pemindahan wilayah kerja dari KPP lain.

Pasal 2

(1) Reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

a. pemecahan Kanwil;

b. pemecahan KPP; dan

c. perubahan wilayah kerja KPP.

(2) Pemecahan Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Kanwil DJP Jakarta Selatan menjadi Kanwil DJP Jakarta Selatan I yang bertindak sebagai Kanwil Lama dan Kanwil DJP Jakarta Selatan II yang bertindak sebagai Kanwil Baru; dan

b. Kanwil DJP Jawa Barat II menjadi Kanwil DJP Jawa Barat II yang bertindak sebagai Kanwil Lama dan Kanwil DJP Jawa Barat III yang bertindak sebagai Kanwil Baru.

(3) Pemecahan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. KPP Pratama Batam menjadi KPP Pratama Batam Utara yang bertindak sebagai KPP Lama dan KPP Pratama Batam Selatan yang bertindak sebagai KPP Baru;

b. KPP Pratama Padang menjadi KPP Pratama Padang Satu yang bertindak sebagai KPP Lama dan KPP Pratama Padang Dua yang bertindak sebagai KPP Baru;

c. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga menjadi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yang bertindak sebagai KPP Lama dan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat yang bertindak sebagai KPP Baru;

d. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu menjadi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang bertindak sebagai KPP Lama dan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat yang bertindak sebagai KPP Baru;

e. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama menjadi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama yang bertindak sebagai KPP Lama dan KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan yang bertindak sebagai KPP Baru;

f. KPP Pratama Tigaraksa menjadi KPP Pratama Tigaraksa yang bertindak sebagai KPP Lama dan KPP Pratama Cikupa yang bertindak sebagai KPP Baru;

g. KPP Pratama Serpong menjadi KPP Pratama Serpong yang bertindak sebagai KPP Lama dan KPP Pratama Pondok Aren yang bertindak sebagai KPP Baru;

h. KPP Pratama Bekasi Selatan menjadi KPP Pratama Bekasi Selatan yang bertindak sebagai KPP Lama dan KPP Pratama Pondok Gede yang bertindak sebagai KPP Baru;

i. KPP Pratama Bekasi Utara menjadi KPP Pratama Bekasi Utara yang bertindak sebagai KPP Lama dan KPP Pratama Bekasi Barat yang bertindak sebagai KPP Baru; dan

j. KPP Pratama Depok menjadi KPP Pratama Depok Cimanggis yang bertindak sebagai KPP Lama dan KPP Pratama Depok Sawangan yang bertindak sebagai KPP Baru.

(4) Perubahan wilayah kerja KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Kabupaten Kubu Raya yang semula merupakan bagian wilayah kerja KPP Pratama Pontianak yang bertindak sebagai KPP Lama berpindah menjadi bagian wilayah kerja KPP Pratama Mempawah yang bertindak sebagai KPP Baru;

b. Kecamatan Cakranegara yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Mataram Timur yang bertindak sebagai KPP Lama berpindah menjadi bagian wilayah kerja KPP Pratama Mataram Barat yang bertindak sebagai KPP Baru;

c. Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara yang semula merupakan bagian wilayah kerja KPP Pratama Praya yang bertindak sebagai KPP Lama berpindah menjadi wilayah kerja KPP Pratama Mataram Timur yang bertindak sebagai KPP Baru;

d. Kabupaten Alor yang semula merupakan bagian wilayah kerja KPP Pratama Atambua yang bertindak sebagai KPP Lama berpindah menjadi bagian wilayah kerja KPP Pratama Kupang yang bertindak sebagai KPP Baru; dan

e. Kabupaten Timor Tengah Selatan yang semula merupakan bagian wilayah kerja KPP Pratama Kupang yang bertindak sebagai KPP Lama berpindah menjadi bagian wilayah kerja KPP Pratama Atambua yang bertindak sebagai KPP Baru.

Pasal 3

Ketentuan terkait pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak berkenaan dengan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. KPP Lama memberitahukan kepada Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak adanya reorganisasi tersebut dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

b. KPP Baru menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pelaporan SPT dan SSP oleh Wajib Pajak, perekaman SPT, SSP, data, dan alat keterangan, dan pemakaian Faktur Pajak elektronik berkenaan dengan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. pelaporan dan penerimaan SPT dan SSP, perekaman SPT, SSP, data, dan alat keterangan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

b. pemakaian faktur pajak elektronik sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penyelesaian administrasi perpajakan berkenaan dengan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai  berikut:

a. penanganan Berkas Wajib Pajak, Data Wajib Pajak, dan/atau Berkas Objek PBB P3 dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

b. pelayanan permohonan perpajakan dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

c. penanganan administrasi dan pelaksanaan pemeriksaan oleh KPP dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

d. penanganan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas:

  1. Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP;
  2. Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP; dan
  3. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

e. penanganan administrasi kegiatan ekstensifikasi dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

f. penanganan permohonan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, permintaan surat uraian banding dan surat tanggapan dari Pengadilan Pajak dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

g. penanganan administrasi dan pelaksanaan kegiatan intelijen dan pengamatan dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

h. penanganan administrasi dan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Kanwil sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak yang semula terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil Lama dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

i. penanganan administrasi dan pelaksanaan penagihan dan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

j. penanganan administrasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Dalam hal terdapat kegagalan atau kekeliruan dalam proses migrasi data Wajib Pajak sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak dari yang semula terdaftar pada KPP Lama ke KPP Baru maka penyelesaian proses migrasi data Wajib Pajak dimaksud dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2015

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

 

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

 

PENGUMUMAN

NOMOR PENG – 7/PJ.02/2015

TENTANG

PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

 

Sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Pengusaha Kena Pajak terkait dengan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 diatur bahwa :

a. PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, yang terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu 2 (dua) digit Kode Transaksi, 1 (satu) digit Kode Status, dan 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak adalah sebagai berikut :

untitled

 

c. KPP tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan akan memberikan Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Contoh: Untuk tahun 2015 akan dimulai dari Nomor Seri Faktur Pajak 000.15.00000001, untuk tahun 2016 akan dimulai dari Nomor Seri Faktur Pajak 000.16.00000001 demikian seterusnya.

d. Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak.

2. Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal yang sama dengan tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun Penerbitan yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak tersebut.

3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka:

a. sejak tanggal 1 Januari 2016 permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2015 tidak dapat dilayani oleh KPP.

b. Dalam hal Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2015 yang dimiliki oleh PKP sudah hampir habis, dihimbau agar PKP segera mengajukan kembali surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2015 sebelum tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

c. Mulai tanggal 1 Januari 2016, pembuatan Faktur Pajak harus sudah menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak untuk Tahun 2016. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh PKP agar segera mengajukan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2016.

4. Perlu diberitahukan bahwa permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dapat dilakukan dengan cara:

a. mendatangi Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan mengisi formulir Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana terlampir; atau

b. melalui laman (website) Direktorat Jenderal Pajak https://efaktur.pajak.go.id/ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kepada seluruh Pengusaha Kena Pajak diminta untuk memastikan kembali persediaan Nomor Seri Faktur Pajak yang dimiliki untuk pembuatan Faktur Pajak sampai dengan akhir tahun 2015, mengingat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dengan kode tahun 2015 tidak dapat diminta lagi di tahun 2016.

6. Diminta bantuan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, dan Kepala KP2KP, untuk menyebarluaskan pengumuman ini melalui media yang tersedia di Tempat Pelayanan Terpadu dan/atau tempat/media lain yang  tersedia dan memungkinkan.

Demikian untuk dimaklumi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2015

a.n. Direktur Jenderal Pajak,

Direktur Peraturan Perpajakan I,

ttd.

Irawan

NIP 196708221988031001

Tembusan :

  1. Direktur Jenderal Pajak;
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Direktur Transformasi Proses Bisnis:
  4. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
  5. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
  6. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
  7. Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia;
  8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia;
  9. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan; dan
  10. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia

Berikut lampiran link PENG – 7/PJ.02/2015

Lampiran-PENG-7-pj-02-2015

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.