INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS - 14/PJ/2016 TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PERPAJAKAN DALAM MENDUKUNG OPERASI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (OPP) YANG DICANANGKAN PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta mendukung salah satu program pemerintah dalam reformasi hukum dan revitalisasi hukum nasional melalui Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) dan Suap, dengan ini … Lanjutkan membaca INS – 14/PJ/2016
PER – 40 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan investasi di bidang real estat, perlu memberikan pengaturan khusus … Lanjutkan membaca PER – 40 TAHUN 2016
PER – 41 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pada sektor tertentu yang berorientasi ekspor serta untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya … Lanjutkan membaca PER – 41 TAHUN 2016
PER – 21/PJ/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 21/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 50B ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca PER – 21/PJ/2016
KMK – 46/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 46/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 02 NOVEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 08 NOVEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 46/KM.10/2016
INS – 07/PJ/2016
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS - 07/PJ/2016 TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN PENYIDIKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan ini memberikan instruksi Kepada : Direktur Penegakan Hukum; dan\ Para Kepala Kantor … Lanjutkan membaca INS – 07/PJ/2016
PER – 20/PJ/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 20/PJ/2016TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENGIRIMAN SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1) huruf (e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016; … Lanjutkan membaca PER – 20/PJ/2016
KMK – 45/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN 01 NOVEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KMK – 45/KM.10/2016
PMK – 158/PMK.02/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158/PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMENT) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK KEPADA KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT … Lanjutkan membaca PMK – 158/PMK.02/2016
S – 534/PJ.10/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________________________ 3 Oktober 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 534/PJ.10/2016 TENTANG AKSES PROFIL PERSEROAN PADA DITJEN AHU ONLINE MELALUI APLIKASI PORTAL DJP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pemanfaatan data yang berasal dari Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH nomor 31 TAHUN 2012 … Lanjutkan membaca S – 534/PJ.10/2016