SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1334/PJ.53/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1334/PJ.53/2001

TENTANG

PPN ATAS JASA PEMBORONG BANGUNAN MADRASAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxxxx tanggal 20 September 2001 perihal Permohonan
Pembebasan PPh dan PPN atas Bantuan Rehabilitasi/Revitalisasi MI Tahun Anggaran 2001/2002, dengan ini
diberitahukan sebagai berikut :

1. Sesuai surat dari pengurus MI Al-Munawwarah Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten
Sumenep Nomor M.05.03.022/MIS/14/2001 kepada Saudara dikemukakan bahwa Proyek
Pembangunan & Revitalisasi MIS Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan pekerjaan kepada
Yayasan Al-Munawwarah untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi MIS Al-Munawwarah Desa
Angkatan Kecamatan Arhasa Kabupaten Sumenep sesuai SPK Nomor 11/90/PROY-MI/DAU/2001,
dengan dana bantuan yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar
Rp. 40.590.000,-. Berkenaan dengan hal tersebut, pengurus MI Al-Muwwarah memohon agar
penyerahan jasa pemborong bangunan yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Munawwarah kepada
Proyek Pembangunan & Revitalisasi tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 antara lain mengatur:
2.1. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
2.2. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana
dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak
termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,
kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2.3. Pasal 3A ayat (1) menyatakan bahwa, pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean serta ekspor Barang Kena Pajak wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib
memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM terutang,
2.4. Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di
dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Selanjutnya dalam memori penjelasan
disebutkan bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak
meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun
Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum
dikukuhkan.
2.5. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam
Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang
dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dana tau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara
Cuma-Cuma.
2.6. Pasal 4A ayat (1) menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan jenis barang
dan jasa yang tidak dikenakan PPN.

3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, namun
jasa pemborongan bangunan untuk tempat pendidikan (dalam hal ini madrasah) tidak termasuk di
antara jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

4. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan PPN, namun jasa pemborongan bangunan untuk tempat pendidikan (dalam hal ini
madrasah) tidak termasuk di antara jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai 4, dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di
atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
5.1. Atas penyerahan jasa pemborong bangunan atau pekerjaan rehabilitasi/revitalisasi oleh
Yayasan Al-Munawwarah kepada Pimpinan Proyek Pembangunan & Revitalisasi MIS
Pemerintah Kabupaten Sumenep terutang PPN.
5.2. Yayasan Al-Munawwarah harus melaporkan kegiatan usahanya ke KPP setempat untuk
dikukuhkan sebagai PKP, kecuali Yayasan Al-Munawwarah adalah Pengusaha Kecil yang tidak
memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL

ttd.

I Made Gde Erata
NIP. 060044249

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Peraturan Perpajakan

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: