SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 476/PJ.312/2001 TENTANG

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 476/PJ.312/2001

TENTANG

MOHON PENEGASAN ATAS STATUS KERUGIAN FISKAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 994/E-74/VII/01 tanggal 20 Agustus 2001 perihal sebagaimana
pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. PT. TBP bergerak di bidang jasa konstruksi (kontraktor sipil). Dalam tahun 1998, perusahaan
memberikan jasa konstruksi yang telah dikenakan PPh final. Disamping itu pula, pada tahun
1998 perusahaan juga mempunyai kerugian fiskal lainnya (di luar jasa konstruksi). Rugi fiskal
(1998) yang berasal dari kegiatan lain di luar jasa konstruksi tersebut telah diperiksa oleh
fiskus dan telah diterbitkan SKP (rugi).
b. Mulai tahun 2001, jasa konstruksi dikenakan PPh dengan tarif umum, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000.
c. Sehubungan dengan hal tersebut Saudara meminta penegasan apakah rugi fiskal tahun 1998
tersebut dapat dikompensasikan dengan keuntungan tahun 2001 dan tahun-tahun berikutnya
mengingat berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Pajak Penghasilan, kerugian dapat
dikompensasikan selama 5 (lima) tahun.

2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa
apabila penghasilan bruto setelah pengurangan dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian
tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut
sampai dengan 5 (lima) Tahun.

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 dan keputusan
Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi antara lain diatur sebagai berikut:
a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha
tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum
Undang-undang Pajak Penghasilan.
b. Atas penghasilan Wajib Pajak dari usaha di bidang konstruksi dikenakan PPh final apabila
memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh
Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
c. Atas kerugian fiskal yang terjadi selama dan sebelum berlakunya pengenaan Pajak
Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996, tidak boleh
dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak mulai masa pajak Januari 2001 dan
seterusnya.

4. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ.4/1996 tanggal 31 Desember 1996
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan, Wajib
Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 yang, menerima atau
memperoleh penghasilan tidak semata-mata berupa imbalan jasa konstruksi dan/atau jasa konsultan
wajib melakukan pembukuan secara terpisah.

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diberikan penegasan bahwa dalam hal
PT. TBP disamping memperoleh penghasilan yang bersifat final, juga memperoleh penghasilan lain-lain
yang tidak bersifat final, maka sepanjang pembukuan perusahaan mencatat secara terpisah antara
penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan yang atas imbalannya dikenakan PPh Final
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 dengan penghasilan dan biaya yang
berhubungan dengan kegiatan yang atas imbalannya tidak dikenakan PPh final :
a. Atas kerugian fiskal dari kegiatan yang atas imbalannya dikenakan PPh Final tersebut, tidak
dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak tahun 2001;
b. Atas kerugian fiskal dari kegiatan yang atas imbalannya tidak dikenakan PPh Final dapat
dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak tahun 2001 dan seterusnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Direktur Jenderal Direktur,

ttd

IGN Mayun Winangun
NIP 060041978

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Pajak Penghasilan

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: