SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.6/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.6/1998TENTANG PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK YANG DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PELUNASAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan perkembangan situasi moneter dan ekonomi yang kurang menggembirakan saat ini, maka pelaksanaan pemungutan PBB diperkirakan akan menemui hambatan. Dalam rangka mengamankan rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 yang makin meningkat, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.6/1998

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.014/1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 SAMPAI DENGAN 26 JULI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.014/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.6/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.6/1998 TENTANG TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) yang dilaksanakan selama ini, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan LHP/SHP Itjen Departemen … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.6/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.51/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.51/1998 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-8 SURAT EDARAN SERI PPN 25-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan masih terdapatnya perbedaan penafsiran dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kopra, dan berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam proses pengolahan buah kelapa, dengan ini ditegaskan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.51/1998

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 361/KMK.04/1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 361/KMK.04/1998 TENTANG FAKTOR PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perekonomian dan moneter; bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan besarnya faktor penyesuaian Penghasilan Tidak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 361/KMK.04/1998

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 351/KMK.014/1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 351/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 JULI SAMPAI DENGAN 2 AGUSTUS 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 351/KMK.014/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.1011/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.1011/1998 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA P3B RI-CEKO SERI P3B NOMOR 04 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Ceko, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : P3B RI-Ceko telah ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 1994 di Jakarta dan Nota Pemberitahuan telah disampaikan oleh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.1011/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.33/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.33/1998 TENTANG PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN SPT MASA PPh, PPN/PPn BM BULAN APRIL 1998 (SUSULAN SE-07/PJ.34/1998 TANGGAL 15 MEI 1998) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan terjadinya kerusuhan dan aksi pembakaran yang berakibat sulitnya para Wajib Pajak di beberapa wilayah tanah air untuk melakukan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.33/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.51/1998 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH EMPAT IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-27 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Empat IKAPI yang memuat daftar penerbit dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.6/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.6/1998 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai tanggal 1 Juli 1998, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk sementara, sambil menunggu Keputusan Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.6/1998