SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3054/PJ.54/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3054/PJ.54/1997 TENTANG PPN MASUKAN BAGI PERUSAHAAN YANG PRINCIPALNYA SUDAH TUTUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 September 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-35/PJ.5/1989 tanggal 6 Juli … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3054/PJ.54/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3082/PJ.51/1997

Peraturan Pajak   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3082/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PEMBELIAN TANAH UNTUK GEDUNG GEREJA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara (tanpa nomor) tanggal 13 Oktober 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 1 huruf b dan c jo … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3082/PJ.51/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3088/PJ.51/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3088/PJ.51/1997 TENTANG PENCABUTAN NPWP DAN NPPKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan surat Saudara tanggal 2 September 1997 perihal permohonan pencabutan NPWP dan NPPKP, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN atas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3088/PJ.51/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3115/PJ.531/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3115/PJ.531/1997 TENTANG PRINSIP DASAR KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 56 TAHUN 1988 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 September 1997 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, dengan ini kami berikan penegasan, bahwa berdasarkan Pasal 4 butir 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1287/KMK.04/1988, Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3115/PJ.531/1997

SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S – 529/MK.01/1997

Peraturan Pajak SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S - 529/MK.01/1997 TENTANG STANDAR KONVERSI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997 tentang Standar Konversi bersama ini diinstruksikan kepada Saudara untuk menggunakan standar konversi tersebut sebagai dasar pemberian pelayanan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai sepanjang yang menyangkut … Lanjutkan membaca SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S – 529/MK.01/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3123/PJ.51/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3123/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN/PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Oktober 1997 perihal tersebut pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3123/PJ.51/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3117/PJ.52/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3117/PJ.52/1997 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPORT DAN PPh IMPORT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Wakil Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup tanggal 7 Oktober 1997, perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3117/PJ.52/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3121/PJ.52/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3121/PJ.52/1997 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal KONI Pusat tanggal 6 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3121/PJ.52/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3124/PJ.52/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3124/PJ.52/1997 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KOMISI JASA PERDAGANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 September 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dapat diketahui bahwa : 1. PT. ABC, PT. DEF, PT. GHI, PT. JKL, PT. MNO, PT. PQR, PT. STU, PT. VWX, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3124/PJ.52/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 220/PJ.321/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 220/PJ.321/1997 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS SECURITY DEPOSIT, TELEPHONE DEPOSIT DAN PEMASANGAN IDD LINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 September 1997 yang disusul dengan surat tertanggal 8 Oktober 1997 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 220/PJ.321/1997