SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.6/1994

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ.6/1994 TENTANG  ALOKASI SEMENTARA PEMBAGIAN PBB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA MASING-MASING DAERAH TINGKAT II DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-12/A/44/0394 KEP-04/PJ.6/1994  tanggal 25 Maret 1994 tentang Tata cara Pembagian dan Penyaluran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.6/1994

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 227/KMK.01/1994

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 227/KMK.01/1994 TENTANG SEKTOR-SEKTOR USAHA PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURADAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYERTAAN MODAL DAN ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : dst Mengingat : dst MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SEKTOR-SEKTOR USAHA PERUSAHAAN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 227/KMK.01/1994

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.6/1994

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.6/1994 TENTANG RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-21/PJ.6/1994DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.6/1994 tanggal 30 April 1994 perihal Tunjangan Operasional Untuk Kanwil, KPP, Karikpa dan Kapen, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pada Surat Edaran tersebut diatas terdapat kekurangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.6/1994

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.6/1994

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.6/1994 TENTANG KETERANGAN NJOP PBB UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PPh ATAS PENGHASILANDARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU TANAH DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini : Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.6/1994

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.51/1994

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.51/1994 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN GARAM BERIODIUMDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 2 Juni 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.51/1994

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 51/KM.10/2018

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 51/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN 18 DESEMBER 2018MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 51/KM.10/2018

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATANFASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTORDAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2018

Peraturan Pajak PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017, telah diatur mengenai tata … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2018