KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 37/KMK.05/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/KMK.05/1995 TENTANG PEMBERIAN IJIN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) KEPADA PT. KATOLEC INDONESIA YANG TERLETAK DI KAWASAN INDUSTRI EAST JAKARTA INDUSTRIAL, PARK, PLOT SF, DESA LEMAH ABANG, KECAMATAN LEMAH ABANG, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 37/KMK.05/1995

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 38/KMK.05/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KMK.05/1995 TENTANG PEMBERIAN IZIN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) KEPADA PT. STANDJAJA PUTRA LEATHER INDUSTRY YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BANDUNG GARUT KM. 26 RANCAEKEK, DESA NANJUNG MEKAR, KECAMATAN RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG - JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 38/KMK.05/1995

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 43/KMK.01/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/KMK.01/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 192/KMK.01/1994 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU, MESIN-MESIN, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SERTA SUKU CADANG, UNTUK PEMBUATAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL LAUT SELAIN KAPAL PESIAR DAN KAPAL OLAHRAGA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong perkembangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 43/KMK.01/1995

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 05/PJ./1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 05/PJ./1995 TENTANG FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : dst. Mengingat : dst. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG FAKTUR PAJAK SEDERHANA. Pasal 1 Pengusaha Kena Pajak yang melakukan : penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 05/PJ./1995

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 06/PJ./1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 06/PJ./1995 TENTANG DOKUMEN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan memperhatikan kebiasaan dalam dunia usaha serta dalam rangka lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di bidang usaha ekspor, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 06/PJ./1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.52/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.52/1995 TENTANG FAKTUR PAJAK (SERI PPN-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tatacara Penyampaian dan Tata cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-54/PJ/1994tanggal 29 Desember 1994 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.52/1995

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 07/PJ./1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 07/PJ./1995 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK, SELAIN BARANG MODAL, DALAM RANGKA EKSPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 07/PJ./1995

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 10/PJ./1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 10/PJ./1995 TENTANG PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DAN JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 10/PJ./1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.41/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.41/1995 TENTANG ANGSURAN BULANAN PPh PASAL 25 TAHUN 1995 (SERI PPh PASAL 25-1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 per 1 Januari 1995, jo. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.41/1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.6/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.6/1995 TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SISMIOP TAHUN 1994/1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1863/PJ.6/1994 tanggal 30 November 1994 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan SISMIOP tahun 1994/1995 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.6/1995