KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 11/PJ./1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 11/PJ./1995 TENTANG PENETAPAN DASAR PENILAIAN BAGI YANG MENERIMA PENGALIHAN HARTA YANG DIPEROLEH DARI BANTUAN,SUMBANGAN, HIBAHAN DAN WARISAN YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : dst Mengingat : dst MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 11/PJ./1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.112/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.112/1995 TENTANG TANGGAL PENERIMAAN SPT MASA (TERMASUK LEMBAR KETIGA SSP), SPT TAHUNAN DAN SURAT KEBERATAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan surat Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara tanggal 31 Agustus 1994 Nomor S-93/WPJ.01/BD.03/1994 perihal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.112/1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.53/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.53/1995 TENTANG KERTAS UNTUK METERAI TEMPEL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan penggunaan kertas meterai tempel cetakan baru yang sifat kertasnya agak berbeda dengan kertas meterai tempel cetakan lama, dengan ini diberitahukan bahwa hasil cetakan meterai tempel yang menggunakan kertas baru tersebut walaupun ciri-ciri pengamanannya secara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.53/1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.7/1995 TENTANG KODE UNIT KANTOR YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN - 82) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994tanggal 29 Maret 1994, maka pengaturan tentang kode unit kantor yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/1995

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 05/PJ.24/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 05/PJ.24/1995 TENTANG BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 05/PJ.24/1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.6/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.6/1995 TENTANG PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIOP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa KPPBB menyangkut pelaksanaan penyusunan basis data akibat dari pendataan dengan pola SISMIOP tidak penuh dalam satuan Kecamatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pada dasarnya pendataan dengan pola SISMIOP dilakukan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.6/1995

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/KMK.017/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/KMK.017/1995 TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan Program Pensiun, investasi kekayaan Dana Pensiun harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil yang optimum; bahwa sejalan dengan tujuan tersebut di atas, pengaturan investasi kekayaan Dana Pensiun sebagaimana telah ditetapkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/KMK.017/1995

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 80/KMK.04/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, bagi jenis usaha bank, asuransi, sewa guna usaha … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 80/KMK.04/1995

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 81/KMK.04/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81/KMK.04/1995 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 telah diatur ketentuan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 81/KMK.04/1995