KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 151/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 151/PJ/2021TENTANGPEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN TUGAS SEKSI PENGAWASANPADA KANTOR PELAYANAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam upaya melakukan pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak dalam rangka perluasan basis pajak secara tepat dan efektif, dilakukan pembagian segmentasi Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 151/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 146/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 146/PJ/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-28/PJ/2021 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATAKERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAMPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 146/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 116/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 116/PJ/2021TENTANGTEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK MADYADIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 sebagaimana telah diubah dengan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 116/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 117/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 117/PJ/2021TENTANGPEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYADIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 117/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 28/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 28/PJ/2021TENTANGPENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYAINSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 184/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJAINSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 28/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 27/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 27/PJ/2021TENTANGKEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGANBENCANA ALAM DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DANPROVINSI SULAWESI BARATDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa telah ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang pasang di Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan Surat Pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 360/038/BPBD/2021;bahwa telah ditetapkan status tanggap darurat bencana alam gempa bumi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 27/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 20/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 20/PJ/2021TENTANGPENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN YANG DIWAJIBKANMEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI DAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUANMASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASIDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 20/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 46/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 46/PJ/2021TENTANGPENETAPAN HARGA UAP DAN HARGA LISTRIK YANG DIGUNAKAN DALAMPENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTORPERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK TUBUH BUMIEKSPLOITASIDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 46/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 03/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 03/PJ/2021TENTANGPENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIOLAH DALAM RANGKAPERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DANKANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan lingkup perluasan dan penerapan wilayah kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan serta Kantor Pengolahan Data … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 03/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 216/BC/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 216/BC/2020TENTANGPENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)SINGLE SUBMISSION - JOINT INSPECTION KARANTINA DAN BEA CUKAIPADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI (KPUBC) TIPE ATANJUNG PRIOK, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DANCUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN BELAWAN, TANJUNG EMAS, DANTANJUNG PERAKDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa pelaksanaan uji coba Single … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 216/BC/2020