Kategori: KUP

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151/PMK.08/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.bahwa berdasarkan … Lanjutkan membaca PMK-151/PMK.08/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 27 September 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGAWASAN LAPORAN GATEWAY DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan kewajiban Gateway menyampaikan laporan terkait kegiatan Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam … Lanjutkan membaca SE – 44/PJ/2016

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  INDONESIA NOMOR 213/PMK.03/2016 TENTANG   JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI   DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang: a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat … Lanjutkan membaca PMK-213/PMK.03/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 28 September 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 45/PJ/2016  TENTANG  PETUNJUK PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN DAN/ATAU KEADAAN LUAR BIASA PADA AKHIR PERIODE PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan Pasal 14A ayat (2) huruf b Peraturan … Lanjutkan membaca SE-45/PJ/2016

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 23/PJ/2016 TENTANG LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 … Lanjutkan membaca PER – 23/PJ/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ________________________________________________________________ 19 Desember 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 55/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENCABUTAN PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN UPAYA HUKUM OLEH WAJIB PAJAK SERTA TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri … Lanjutkan membaca SE – 55/PJ/2016

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 54/PJ/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PROPERTI, PENILAIAN BISNIS, DAN PENILAIAN ASET TAK BERWUJUD UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penilaian untuk penggalian potensi pajak dan tujuan perpajakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2015 tentang Optimalisasi … Lanjutkan membaca SE – 54/PJ/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.03/2016 TENTANG JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal … Lanjutkan membaca PMK – 213/PMK.03/2016

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 26/PJ/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca PER – 26/PJ/2016