KUP

KMK – 58/KM.10/2015

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 58/KM.10/2015 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 09 DESEMBER 2015… Read More ›

KMK – 57/KM.10/2015

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KM.10/2015 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 02 DESEMBER 2015 SAMPAI… Read More ›

KMK – 56/KM.10/2015

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/KM.10/2015 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 NOVEMBER 2015 SAMPAI… Read More ›

SE – 68/PJ/2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 5 November 2015 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 68/PJ/2015  TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA NOTA KESEPAHAMAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DIREKTUR… Read More ›

PMK 200/PMK.03/2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK.03/2015 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DALAM RANGKA PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang… Read More ›

INS-04/PJ/2015

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS – 04/PJ/2015 TENTANG PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SUMIR SEBELUM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan pertimbangan: A.Pasal… Read More ›