KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 17/PJ/2016 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI AUTOMATED TELLER MACHINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan; c. bahwa berdasarkan evaluasi atas Uji Coba … Lanjutkan membaca KEP – 17/PJ/2016
PMK – 28/PMK.07/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PMK.07/2016 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (1) dan Pasal 66D ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah … Lanjutkan membaca PMK – 28/PMK.07/2016
S – 743/WPJ.06/KP.0207/2010
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _________________________________________________________________________________________________________________________ 23 Desember 2010 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 743/WPJ.06/KP.0207/2010 TENTANG PENEGASAN ATAS PENJUALAN PRODUK SOFTWARE BERLISENSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 011/MI-Memo-Nov-2010 tanggal 1 November 2010 hal Permohonan Penegasan atas Penjualan Software Microsoft Bukan Obyek PPh Pasal 23, dengan ini kami sampaikan … Lanjutkan membaca S – 743/WPJ.06/KP.0207/2010
PMK – 21/PMK.06/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengurusan Piutang Negara, perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa … Lanjutkan membaca PMK – 21/PMK.06/2016
SE – 03/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ/2016TENTANG PETUNJUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN, DAN KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA TAHUN 2016 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan di bidang ekstensifikasi perpajakan, pendaftaran, pendataan dan pemetaan objek pajak dan/atau Wajib Pajak, penilaian dan penetapan serta kegiatan pendukung lainnya yang selanjutnya disebut sebagai kegiatan … Lanjutkan membaca SE – 03/PJ/2016
PENG – 01/PJ.09/2016
PENGUMUMAN NOMOR PENG - 01/PJ.09/2016TENTANG PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Sehubungan dengan berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Ditjen Pajak tidak menjual produk atau layanan apapun kepada masyarakat wajib pajak ataupun instansi pemerintah lainnya. Ditjen Pajak tidak menawarkan, mengimbau, meminta, … Lanjutkan membaca PENG – 01/PJ.09/2016
SE – 02/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ/2016TENTANG PEMBUATAN BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL DAN TINDAK LANJUTNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. UMUM Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan metodologi benchmarking melalui penyusunan Benchmark Behavioral Model (BBM). B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SE – 02/PJ/2016
PMK – 17/PMK.07/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang … Lanjutkan membaca PMK – 17/PMK.07/2016
PMK – 9/PMK.02/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana … Lanjutkan membaca PMK – 9/PMK.02/2016
PMK – 6/PMK.02/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/PMK.02/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI ROYALTI HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa penerimaan royalti atas lisensi hak perlindungan varietas tanaman milik negara merupakan penerimaan … Lanjutkan membaca PMK – 6/PMK.02/2016