Kategori: Peraturan Menteri Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 70 TAHUN 2024TENTANGPENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 64 TAHUN 2024TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah;Mengingat :  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 65 TAHUN 2024TENTANGPETA KAPASITAS FISKAL DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 66 TAHUN 2024TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang  : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 62 TAHUN 2024TENTANGTARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya saing harga komoditas kelapa sawit dan memberikan nilai tambah harga tandan buah segar di tingkat petani diperlukan penyesuaian nilai pungutan dana … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 61 TAHUN 2024TENTANGINSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan telah diterapkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 48 TAHUN 2024TENTANGPENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAINDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 49 TAHUN 2024TENTANGPENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 50 TAHUN 2024TENTANGTATA LAKSANA PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8C ayat (5) dan Pasal 85A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan ketentuan Pasal 7 Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 45 TAHUN 2024TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang  :   a.bahwa dalam hal terdapat kebutuhan mendesak berupa perubahan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2024