Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk atas penghasilan pekerjaan; bahwa kondisi kesejahteraan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2003
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2007
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa wilayah Batam serta pulau-pulau kecil di sekitarnya telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; bahwa untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2007
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa wilayah Bintan telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; bahwa untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2007
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa wilayah Karimun telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; bahwa untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2003
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional, untuk Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam perlu diberikan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2003
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2005
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2005
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dengan telah terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2005
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dengan telah terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2005
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengatur tatacara penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004