Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 218/PJ.32/1996 TENTANG FASILITAS PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 Agustus 1996 perihal pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa : a. PT XYZ adalah perusahaan pembiayaan yang kegiatannya melakukan pengadaan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 218/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3024/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3024/PJ.52/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PPN/PPn BM DAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Kepala Biro Tata Usaha Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5972/V.5/LK/96 tanggal 15 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3024/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3022/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3022/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 angka 8 jo.Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, jasa penyiaran … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3022/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3082/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3082/PJ.532/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS JASA KEPELABUHANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Oktober 1996, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 326/KMK.04/1996 tanggal 7 Mei … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3082/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3170/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3170/PJ.51/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 25 Oktober 1996 perihal permohonan pembebasan PPN atas 300 unit sepeda motor Suzuki type TS.125 dan 30 unit sepeda motor Suzuki Type A.100, dengan ini diberitahukan hal-hal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3170/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3175/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3175/PJ.531/1996 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS PROYEK PLN YANG MENGANDUNG IMPOR BEBAS PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dari surat Saudara kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3175/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3201/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3201/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PEMBANGUNAN PROYEK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 09 Oktober 1996 dan dengan memperhatikan surat kami Nomor S-1909/PJ.51/1996 tanggal 6 Agustus 1996, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 9 ayat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3201/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3203/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3203/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS PENGALIHAN AKTIVA PERUSAHAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat saudara tanggal 27 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf d angka 2 huruf d) Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3203/PJ.51/1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Proyek Pemerintah yang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 58/PJ.52/1995
Peraturan Pajak 4 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 58/PJ.52/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 23-95 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-31/PJ.52/1995 tanggal 11 Juli 1995 perihal Pengkreditan Pajak Masukan atas impor dan penyerahan emas batangan yang PPN-nya ditanggung Pemerintah serta atas penyerahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 58/PJ.52/1995