Kategori: PPN

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1012/PJ.53/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN PPN ATAS PEMBAYARAN AIR LIMBAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 1 Juni 2001 hal sebagaimana tersebut di atas,  dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa : 1.1. Badan Pengelola Air Limbah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1012/PJ.53/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1023/PJ.512/2001 TENTANG PENGENAAN PPN TERHADAP PUPUK JENIS KOMPOS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara No. xxxxxxxx tanggal 18 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1023/PJ.512/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1032/PJ.53/2001 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN JASA PENGGILINGAN GABAH MENJADI BERAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 11 Juli 2001 hal Permohonan pembebasan PPN atas jasa giling, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa : a. Sehubungan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1032/PJ.53/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1056/PJ.51/2001 TENTANG PENANGGUHAN PPN IMPOR KAPAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxx tanggal 13 Juli 2001 tentang Permohonan Penangguhan Pemungutan PPN Impor Kapas oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dengan in kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara menjelaskan bahwa : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1056/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1059/PJ.51/2001 TENTANG PPN KAYU BULAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 10 Juli 2001 hal pencabutan PPN atas Kayu Bulat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1059/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1063/PJ.513/2001 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS AIR BERSIH YANG DIALIRKAN MELALUI PIPA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : xxxxxx, tanggal 2 Met 2001 hal Mohon Penjelasan, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara memohon klarifikasi mengenai apakah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1063/PJ.513/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1063/PJ.513/2001 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS AIR BERSIH YANG DIALIRKAN MELALUI PIPA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : xxxxxx, tanggal 2 Met 2001 hal Mohon Penjelasan, dengan ini  diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara memohon klarifikasi mengenai apakah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1063/PJ.513/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1078/PJ.5/2001 TENTANG PPN ATAS BKP YANG DIOLAH LEBIH LANJUT BERUPA TIMAH DARI PT. IA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxxxxxx tanggal 2 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1078/PJ.5/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1076/PJ.512/2001 TENTANG PPN ATAS PEMASUKAN DAGING KANGURU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxxx tanggal 6 Agustus 2001 hal Mohon Pembebasan Atas Pemasukan Daging Kanguru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, Saudara mengemukakan hat-hal sebagai berikut : a. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1076/PJ.512/2001