SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1362/PJ.512/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1362/PJ.512/2001 TENTANG PERMOHONAN PENGHAPUSAN PPN PUPUK UNTUK PETANI TEBU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 25 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut : a. Harga … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1362/PJ.512/2001

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 495/KMK.014/1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 495/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 DESEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 495/KMK.014/1998

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1388/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1388/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN DAUN TEH SEGAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 31 Oktober 2001 hal jenis barang yang tidak dikenakan PPN (Penyempurnaan ke-2 atas Surat Edaran Seri 92-95), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1388/PJ.51/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1393/PJ.5/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1393/PJ.5/2001 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP DI LUAR NEGERI OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI KE WAJIB PAJAK DALAM NEGERI LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 1 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1393/PJ.5/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1394/PJ.5/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1394/PJ.5/2001 TENTANG KLARIFIKASI ATAS SURAT NOMOR S-2439/PJ.54/1999 TENTANG BATAS AKHIR PENYETORAN PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1394/PJ.5/2001

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KM.1/2000

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KM.1/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 3 SEPTEMBER 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KM.1/2000

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1392/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1392/PJ.51/2001 TENTANG KEBERATAN ATAS PPN KAYU BULAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 10 Juni 2001 hal Keberatan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 yang ditujukan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1392/PJ.51/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1397/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1397/PJ.51/2001 TENTANG PPN YANG DAPAT DIKREDITKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 27 Juli 2001 hal tersebut dalam pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Perusahaan Saudara yakni PT. SLBI, Serang merupakan perusahaan industri pencelupan benang jahid dengan NPWP … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1397/PJ.51/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1399/PJ.513/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1399/PJ.513/2001 TENTANG SURAT KETERANGAN/PENETAPAN PEMBAYARAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 22 Oktober 2001 hal Mohon Surat Keterangan/ Penetapan Pembayaran PPN, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : 1. Bahwa Pemerintah telah memberikan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1399/PJ.513/2001

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 DESEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/1998