PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 98 TAHUN 2021TENTANGPENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGETKONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL DAN PENGENDALIANEMISI GAS RUMAH KACA DALAM PEMBANGUNAN NASIONALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berbagai dampak dan akibat perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 98 TAHUN 2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 13/BC/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 13/BC/2021TENTANGTATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILEEQUIPMENT IDENTITY (IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DALAMPEMBERITAHUAN PABEANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa tata cara pemberitahuan dan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 13/BC/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK.02/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 155/PMK.02/2021TENTANGTATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 59, Pasal 70, Pasal 81, dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK.02/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 11/BC/2021
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 11/BC/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER-03/BC/2020 TENTANG TATA LAKSANA PENGENAAN,PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDAATAS PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATANPENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHANSUMBER DAYA ALAMDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa tata laksana pengenaan, pemungutan, dan penyetoran sanksi administratif berupa denda … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 11/BC/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 152/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 152/PMK.010/2021TENTANGPENETAPAN TARIF BEA MASUKDALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIFANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk lebih mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan meningkatkan kerjasama ekonomi secara komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 152/PMK.010/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 63/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 17 NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 23 NOVEMBER 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/KM.10/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 156/PMK.010/2021TENTANGPENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANANTERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 157/PMK.010/2021TENTANGPENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANANTERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARETDAN KERTAS PLUG WRAP NON-POROUSDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMK.010/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 62/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 62/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 10 NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 16 NOVEMBER 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 62/KM.10/2021
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2021
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2021TENTANGHARMONISASI PERATURAN PERPAJAKANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2021