PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 9/BC/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER-19/BC/2018 TENTANG TATA LAKSANA KAWASAN BERIKATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata laksana kawasan berikat telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 9/BC/2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 109 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 109 TAHUN 2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA PUSAT PELAPORAN DANANALISIS TRANSAKSI KEUANGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 109 TAHUN 2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 59/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 27 OKTOBER 2021 SAMPAI DENGAN 02 NOVEMBER 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/KM.10/2021
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 58/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 20 OKTOBER 2021 SAMPAI DENGAN 26 OKTOBER 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/KM.10/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.02/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 138/PMK.02/2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKUPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.02/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP – 216/PJ/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 216/PJ/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP-21/PJ/2021 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN,PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK LAINNYA,SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PER KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKTAHUN ANGGARAN 2021DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa sehubungan dengan pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak sebagaimana ditetapkan dalam … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP – 216/PJ/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP – 379/PJ/2021
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 379/PJ/2021TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP-21/PJ/2021 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN,PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK LAINNYA,SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PER KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKTAHUN ANGGARAN 2021DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional yang berdampak pada penerimaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP – 379/PJ/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 141/PMK.010/2021TENTANGPENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAKPENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN,PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIANPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor, dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.010/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.04/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 135/PMK.04/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 98/PMK.04/2019 TENTANG TARIF ATAS SANKSI ADMINISTRATIFBERUPA DENDA DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN,DAN PENYETORAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDAATAS PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPORDARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHANSUMBER DAYA ALAMDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tarif atas sanksi administratif berupa denda … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.04/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136/PMK.02/2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 136/PMK.02/2021TENTANGPEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK ROYALTI HAK CIPTA KEPADA PENCIPTA, ROYALTIPATEN KEPADA INVENTOR, DAN/ATAU ROYALTI HAK PERLINDUNGANVARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa penerimaan royalti atas lisensi hak cipta milik negara, royalti atas lisensi paten milik negara, dan royalti atas … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136/PMK.02/2021