KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 16 AGUSTUS 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KMK – 34/KM.10/2016
SE – 35/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 01 Agustus 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ/2016 TENTANG PETUNJUK TERKAIT PENGEMASAN DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGAMPUNAN PAJAK KE KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 … Lanjutkan membaca SE – 35/PJ/2016
KMK – 31/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 JULI 2016 SAMPAI DENGAN 02 AGUSTUS 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 31/KM.10/2016
S – 184/PJ./2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 19 Juli 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 184/PJ./2016 TENTANG PEMBERITAHUAN PROGRAM AMNESTI PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, maka … Lanjutkan membaca S – 184/PJ./2016
PMK – 109/PMK.05/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.05/2016 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja Negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di … Lanjutkan membaca PMK – 109/PMK.05/2016
PER – 02/PJ/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 02/PJ/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Direktorat Jenderal Pajak telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca PER – 02/PJ/2016
KEP – 191/PJ/2015
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 191/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/PJ/2015 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh, PPN DAN PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2015 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan … Lanjutkan membaca KEP – 191/PJ/2015
KEP – 127/PJ/2015
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 127/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat … Lanjutkan membaca KEP – 127/PJ/2015
KEP – 56/PJ/2016
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 56/PJ/2016 TENTANG PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK YANG DIADMINISTRASIKAN TANGGAL 15 OKTOBER 2015 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak telah membangun jaringan sistem informasi yang terhubung … Lanjutkan membaca KEP – 56/PJ/2016
KMK – 792/KM.4/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 792/KM.4/2016 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan … Lanjutkan membaca KMK – 792/KM.4/2016