PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.02/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga … Lanjutkan membaca PMK – 124/PMK.02/2016
PMK – 121/PMK.05/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 33 ayat … Lanjutkan membaca PMK – 121/PMK.05/2016
SE – 34/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 1 Agustus 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ/2016 TENTANG PETUNJUK PENERIMAAN DAN TINDAK LANJUT SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK DI TEMPAT TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun … Lanjutkan membaca SE – 34/PJ/2016
SE – 29/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 01 Juli 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ/2016 TENTANG PENEGASAN MENGENAI PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI TERTULIS DALAM RANGKA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Untuk melaksanakan ketentuan … Lanjutkan membaca SE – 29/PJ/2016
KMK – 34/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 16 AGUSTUS 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KMK – 34/KM.10/2016
SE – 32/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 18 Juli 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ/2016 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SE – 32/PJ/2016
SE – 35/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 01 Agustus 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ/2016 TENTANG PETUNJUK TERKAIT PENGEMASAN DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGAMPUNAN PAJAK KE KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 … Lanjutkan membaca SE – 35/PJ/2016
SE – 33/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 18 Juli 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam rangka pemberian layanan publik tertentu, perlu disusun … Lanjutkan membaca SE – 33/PJ/2016
KMK – 32/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 03 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 09 AGUSTUS 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KMK – 32/KM.10/2016
PMK – 105/PMK.010/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK.010/2016 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlakuan perpajakan, dan kepabeanan, di Kawasan Industri dan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan … Lanjutkan membaca PMK – 105/PMK.010/2016