Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/KMK.04/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/KMK.04/1999
Perlakuan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/KMK.04/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SANGGAU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk Kawasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/KMK.04/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KMK.04/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk Kawasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KMK.04/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora, dan Viqueque, dipandang perlu untuk mengatur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/KMK.04/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1103/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1103/PJ.51/2001 TENTANG PENJELASAN DAN KLARIFIKASI BERITA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Nomor S-1818/SJ.5/2001 tanggal 28 Agustus 2001, berkenaan dengan permohonan penjelasan sebagai bahan klarifikasi terhadap pemberitaan tentang pengenaan PPN sebesar 10% terhadap impor kapas yang diduga dilatarbelakangi oleh kepanikan pemerintah akibat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1103/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1115/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1115/PJ.51/2001 TENTANG PPnBM UNTUK ANGKUTAN UMUM (TAKSI DAN MIKROLET) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 7 Agustus 2001 hal PPnBM untuk Taksi dan Mikrolet, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dengan menunjuk Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000; Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1115/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1121/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1121/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS IMPOR SERAT KAPAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxx tanggal 11 Juli 2001 hal Keberatan atas pengenaan PPN impor Serat Kapas yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1121/PJ.51/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA, DAN KENDARI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka dan Kendari, dipandang perlu untuk mengatur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/KMK.04/1999