pajak pengeluaran – Laman 818

4 Januari 20184 Januari 2018 2012, peraturan presiden, PPh

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2012

Peraturan Pajak PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO FOR THE AVOIDANCE … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2012

4 Januari 2018 2009, keputusan menteri keuangan, Lainnya

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 358/KM.1/2009

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 358/KM.1/2009 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 06 APRIL SAMPAI DENGAN 12 APRIL 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 358/KM.1/2009

4 Januari 20184 Januari 2018 2008, KUP, pengumuman

PENGUMUMAN NOMOR PENG-01/PJ/2008

Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR PENG-01/PJ/2008 TENTANG FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK (SUNSET POLICY 2008) Seluruh masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), yaitu: Orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-01/PJ/2008

4 Januari 20184 Januari 2018 2012, PBB, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 14/PJ/2012

Peraturan Pajak 21 Maret 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 14/PJ/2012 TENTANG MONOGRAFI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 14/PJ/2012

4 Januari 2018 2008, keputusan menteri keuangan, PPh

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 440/KM.1/2008

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 440/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 JUNI SAMPAI DENGAN 06 JULI 2008 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 440/KM.1/2008

4 Januari 2018 2009, KUP, Peraturan Direktur Jenderal Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 27/PJ/2009

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 27/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 27/PJ/2009

4 Januari 20184 Januari 2018 2008, KUP, Peraturan Direktur Jenderal Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 32/PJ/2008

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas potensi basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi, perlu mengubah kriteria Objek Pajak Bumi dan Bangunan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 32/PJ/2008

4 Januari 20184 Januari 2018 2008, PBB, Peraturan Menteri Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PMK.05/2008

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PMK.05/2008 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk penyaluran pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PMK.05/2008

4 Januari 2018 2012, Lainnya, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 13/PJ/2012

Peraturan Pajak 21 Maret 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 13/PJ/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENILAIAN LOMBA PELAYANAN TAHUN 2012 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. UMUM Sehubungan dengan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu meningkatkan kepuasan dan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dan masyarakat dan untuk menjaga kesinambungan kegiatan lomba pelayanan yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 13/PJ/2012

3 Januari 2018 2012, Lainnya, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak