PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 79 TAHUN 2024TENTANGPERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA SAMA OPERASIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, telah diatur bentuk pengaturan bersama berupa kerja sama operasi yang merupakan bagian dari bentuk badan lainnya yang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2024
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1017 TAHUN 2023 NOMOR : 2 TAHUN 2023 NOMOR : 2 TAHUN 2023
KEPUTUSAN BERSAMAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIANOMOR : 1017 TAHUN 2023NOMOR : 2 TAHUN 2023NOMOR : 2 TAHUN 2023TENTANGHARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI,Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1017 TAHUN 2023 NOMOR : 2 TAHUN 2023 NOMOR : 2 TAHUN 2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2024
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 74 TAHUN 2024TENTANGPEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTODENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2024
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 13/BC/2024
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR SE - 13/BC/2024TENTANGPEDOMAN PEMBATASAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU (HT) AWAL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) AWALDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, A.UmumDalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan pita cukai serta standardisasi pemahaman terkait Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-9/BC/2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 13/BC/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/KM.10/KF.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 46/KM.10/KF.4/2024TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 NOVEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 12 NOVEMBER 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/KM.10/KF.4/2024
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 220/BC/2024
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 220/BC/2024TENTANGPENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) SISTEM INFORMASI PERMINTAAN RETROACTIVE CHECK DAN PEMBERITAHUAN REJECTION ATAS BUKTI ASAL BARANG PADA CEISA 4.0DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas proses penelitian bukti asal barang yang berupa Surat Keterangan Asal dan Deklarasi Asal Barang oleh Pejabat Bea dan Cukai, telah dilakukan pengembangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 220/BC/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/KM.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 50/KM.4/2024TENTANGPENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KM.4/2024 tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KM.4/2024 tentang Perubahan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/KM.4/2024
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 10/BC/2024
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 10/BC/2024 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2021 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBASDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 10/BC/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/KM.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 49/KM.4/2024TENTANGPENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pengawasan terhadap jumlah barang ekspor, perlu penyeragaman jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor dengan mempertimbangkan masukan kementerian atau lembaga terkait; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9A ayat (2) … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/KM.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KM.10/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 16/KM.10/2024TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 NOVEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 30 NOVEMBER 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KM.10/2024