KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 345/KMK.05/1998

Peratuaran Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KMK.05/1998 TENTANG PENCABUTAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) ATAS NAMA PT PANAREC MAGNETIC YANG TERLETAK DI JALAN RUNGKUT III/15, KELURAHAN KUTISARI, TENGGILIS, MEJOYO SURABAYA, JAWA TIMUR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT. Panarec Magnetic … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 345/KMK.05/1998

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 168/PJ.33/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 168/PJ.33/1996 TENTANG BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PASIEN YANG KURANG MAMPU DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Agustus 1996 perihal seperti dimaksud pada pokok surat, yang intinya Saudara minta penegasan tentang dimungkinkannya penghapusan tagihan eks pasien tidak mampu, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 168/PJ.33/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1322/PJ.52/2001

Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1322/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK HCE DAN PPL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 2 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis besar disampaikan bahwa : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1322/PJ.52/2001

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/KMK.011/2001

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/KMK.011/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 18 MARET 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/KMK.011/2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 273/PJ.53/2006

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 273/PJ.53/2006 TENTANG PENEGASAN PPN ATAS REIMBURSEMENT COST DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal xxx hal Permohnonan Penegasan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa : a. PT. ABC adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 273/PJ.53/2006

PER – 260 TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 260 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2014 telah diatur dan ditetapkan Nilai Jual Objek … Lanjutkan membaca PER – 260 TAHUN 2015