KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 26/KM.10/2023TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 MEI 2023 SAMPAI DENGAN 30 MEI 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/KM.10/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/KM.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 13/KM.4/2023TENTANGPENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAMPEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9A ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/KM.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KM.10/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 25/KM.10/2023TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 MEI 2023 SAMPAI DENGAN 23 MEI 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KM.10/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/KM.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 14/KM.4/2023TENTANGPENETAPAN JENIS SATUAN BARANG BAHAN BERBAHAYA, BAHAN PERUSAKOZON, DAN BAHAN PELEDAK INDUSTRI KOMERSIAL YANG DIGUNAKANDALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9A ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/KM.4/2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 45 TAHUN 2023TENTANGPENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANANTERHADAP IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM,KELAMBU TEMPAT TIDUR (BED VALANCE), DAN BARANG PERABOT LAINNYADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2023
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER – 2/PB/2023
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER - 2/PB/2023TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-8/PB/2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPANMAKSIMUM PENCAIRAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SECARAELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER – 2/PB/2023
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 67/BC/2023
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 67/BC/2023TENTANGPELAKSANAAN PILOTING MODUL IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG -BC 2.2 DAN MODUL EKSPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG UNTUKDIBAWA KEMBALI - BC 3.4 TAHUN 2023DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ekspor dan impor barang bawaan penumpang, telah diimplementasikan Modul Impor Barang Bawaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 67/BC/2023
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 5/PJ/2023
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 5/PJ/2023 TENTANG PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan percepatan layanan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan lebih bayar dengan jumlah lebih bayar tertentu, perlu menyederhanakan administrasi pengembalian kelebihan pembayaran … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 5/PJ/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/KM.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 10/KM.4/2023TENTANGPENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUARMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar; Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/KM.4/2023
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 3/PJ/2023
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 3/PJ/2023TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2022 TENTANG BADANATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAIPENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKANDARI PENGHASILAN BRUTO DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 3/PJ/2023