PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 14/BC/2019

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 14/BC/2019TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DANCUKAI NOMOR PER-01/BC/2016 TENTANG TATA LAKSANAPUSAT LOGISTIK BERIKATDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata laksana Pusat Logistik Berikat telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat sebagaimana telah diubah dengan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 14/BC/2019

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 6/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 27 JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN 02 FEBRUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KM.10/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 11/BC/2019

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 11/BC/2019TENTANGTATA CARA PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPORINDUSTRI KECIL DAN MENENGAHDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang :bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 11/BC/2019

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 35/BC/2019

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 35/BC/2019TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang :bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 35/BC/2019

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 914/KM.4/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 914/KM.4/2020TENTANGDAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKANPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANGKETENTUAN IMPOR ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTASEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 914/KM.4/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.08/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 3/PMK.08/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 149/PMK.08/2018 TENTANG PEMBELIAN KEMBALISURAT UTANG NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pembelian kembali Surat Utang Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara;bahwa untuk memperluas pihak yang dapat mengajukan penawaran penjualan Surat … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.08/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 10/BC/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 10/BC/2020TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DANTEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARADIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 10/BC/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 13/BC/2019

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 13/BC/2019TENTANGTATA CARA PEMINDAHTANGANAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEANATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR DENGANMENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKAPENANAMAN MODALDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan dan penyelesaian kewajiban pabean atas mesin dan/atau barang dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 13/BC/2019

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 15/BC/2019

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 15/BC/2019TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER-03/BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANGIMPOR DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai telah diatur dalam Peraturan Direktur … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 15/BC/2019

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 5/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 20 JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN 26 JANUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.10/2021