Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka penanganan dan untuk mempercepat proses pemulihan kondisi sosial ekonomi daerah bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 354/KM.1/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 354/KM.1/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 AGUSTUS 2002 SAMPAI DENGAN 18 AGUSTUS 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 354/KM.1/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KM.1/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KM.1/2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENELITIAN DAN PENILAIAN PEMBENTUKAN TIM-TIM KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan banyaknya pembentukan tim-tim kerja di lingkungan Departemen Keuangan, menyebabkan semakin besarnya usulan penyediaan dana untuk pembiayaan tim yang dibebankan pada anggaran negara; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KM.1/2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1216/PJ.322/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1216/PJ.322/2006 TENTANG PENJELASAN DAN PENEGASAN MASALAH PPN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan surat Saudara Nomor : xxxxx tanggal 13 September 2006 tentang hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Secara garis besar, isi surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1216/PJ.322/2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.011/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdagangan Barang antara ASEAN-China (Agreement on Trade in Goods) pada tanggal 30 November 2004 serta diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.011/2007
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1218/PJ.32/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1218/PJ.32/2006 TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI RABAT DALAM PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxx tanggal 20 September 2005 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Secara garis besar surat Saudara mengemukakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1218/PJ.32/2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/KMK.04/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/KMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 584/KMK.04/2003 TENTANG PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAMMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 584/KMK.04/2003, untuk paling lama setiap 6 (enam) bulan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/KMK.04/2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1213/PJ.322/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1213/PJ.322/2006 TENTANG PENEGASAN FAKTUR PAJAK CACAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 4 April 2006 perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat dimaksud menyatakan hal-hal sebagai berikut : a. Perusahaan Saudara adalah perusahaan Penanaman Modal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1213/PJ.322/2006
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 382/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 382/PJ./2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha Kena … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 382/PJ./2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1205/PJ.341/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1205/PJ.341/2006 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS GUARANTEE FEE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 November 2006, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Saudara tersebut pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : i. Saudara menerima tagihan/invoice guarantee fee dari … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1205/PJ.341/2006