KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 251/PJ/2025TENTANGKEBIJAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025 telah ditetapkan status keadaan tanggap darurat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 251/PJ/2025
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi secara lebih efektif, perlu melakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak melalui konfirmasi status wajib … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2300 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2300 TAHUN 2025 TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2300 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/MK/BC/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 15/MK/BC/2025 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/MK/BC/2025
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIANOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum perseroan terbatas yang transparan, efektif, akuntabel, dan tertib administrasi, serta kebutuhan layanan yang lebih mudah diakses dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara perlu optimalisasi pendapatan negara yang diupayakan melalui penegakan hukum pidana di bidang perpajakan; belum tersedia ketentuan tentang tata cara penanganan perkara … Lanjutkan membaca PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/MK/EF.2/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 28/MK/EF.2/2025 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 16 DESEMBER 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/MK/EF.2/2025
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 51/PJ.09/2025
PENGUMUMANNOMOR PENG - 51/PJ.09/2025 TENTANG PEMBERITAHUAN PERUBAHAN SALURAN RESMI PENGADUANSehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2025 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat perubahan saluran resmi pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menjadi sebagai berikut. Pengaduan PelayananPerpajakanPengaduan Tindak Pidana diBidang PerpajakanPengaduan Kode Etik danKode Perilaku dan DisiplinPegawaiTelepon: (021) 1500200;Surat elektronik: … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 51/PJ.09/2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER - 23/PJ/2025 TENTANG PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai penentuan status subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2025
PENGUMUMAN NOMOR PENG-50/PJ.09/2025
PENGUMUMANNOMOR PENG-50/PJ.09/2025 TENTANG WASPADA PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DJP Seiring dengan maraknya upaya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kami mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah gencarnya upaya DJP dalam menggalakkan aktivasi akun Coretax DJP bagi seluruh wajib pajak. Perhatikan hal-hal penting berikut. 1.Tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengaku dari … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-50/PJ.09/2025