Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.9/1996 TENTANG REPLIKASI SIP TAHUN ANGGARAN 1996/1997 PADA 7 (TUJUH) KANTOR WILAYAH DAN 36 (TIGA PULUH ENAM) KPP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang dalam tahun anggaran 1995/1996 telah diterapkan pada beberapa KPP, dalam tahun anggaran 1996/1997 SIP akan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.9/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 181/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 181/PJ.32/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS IMPOR BARANG MODAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juli 1996 dan tanggal 11 Juni 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara disebutkan bahwa : a. PT … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 181/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2555/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2555/PJ.52/1996 TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Tanggal 28 Agustus 1996 perihal penghapusan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak , dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan penjelasan dalam Surat Saudara : 1.1. Saudara adalah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2555/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ.6/1998 TENTANG DATA TUNGGAKAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (NON MIGAS) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengamanan rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 dan prediksi rencana penerimaan tahun 1999/2000 khususnya untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Non Migas), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.6/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2550/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2550/PJ.531/1996 TENTANG PENEGASAN STATUS APOTIK SEHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Kegiatan seseorang atau badan, apakah akan dikenakan PPN atau tidak, harus memenuhi unsur … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2550/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2551/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2551/PJ.53/1996 TENTANG PENGENAAN BEA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Agustus 1996 perihal Penggunaan Bea Meterai, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 4 huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, atas bukti pengiriman dan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2551/PJ.53/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2552/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2552/PJ.53/1996 TENTANG KELEBIHAN PEMAKAIAN/PENCETAKAN TANDA LUNAS BEA METERAI PADA KUITANSI JASA TELEKOMUNIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Juli 1996 perihal pemberitahuan pencetakan tanda lunas Bea Meterai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembayaran di muka … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2552/PJ.53/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.42/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.42/1998 TENTANG PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-12/PJ.42/1998 TANGGAL 30 MARET 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai persyaratan Penghapusan Piutang Tak Tertagih sebagaimana ditegaskan dalam butir 2 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.42/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 417/PJ.1/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 417/PJ.1/1997 TENTANG PENGUMUMAN PENGAJUAN SURAT BANDING ATAU SURAT GUGATAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Surat dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Nomor S-1924/SJ.6/1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat yang menyampaikan Pengumuman dari Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak Nomor : PENG-9607/MP/1997 tanggal 31 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 417/PJ.1/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ.53/1996 TENTANG PENGGUNAAN KERTAS BERMETERAI DAN KERTAS BIASA BERMETERAI TEMPEL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terjadinya kekosongan persediaan kertas bermeterai Rp. 2.000,00 di tempat-tempat tertentu penjualan benda meterai di daerah sekitar Sulawesi Selatan, diminta perhatian Saudara sebagai berikut : Kekosongan persediaan tersebut adalah disebabkan oleh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.53/1996