KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

____________________________________________________________________

30 Januari 2015

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR S – 33/PJ.08/2015

TENTANG

EVALUASI ATAS LAPORAN BERITA ACARA PENELITIAN PENJUALAN (BAPP)

BENDA METERAI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menindaklanjuti hasil kegiatan penelitian pengesahan (endorsement) pembayaran provisi atas penjualan benda meterai dan dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan pelaporan Berita Acara Penelitian Penjualan Benda Meterai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2013 tentang Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai, diatur bahwa:

a. Butir E romawi III angka 1 huruf e disebutkan bahwa KPP wajib melakukan Penelitian Penjualan atas laporan bulanan penjualan benda meterai yang diterima dari KPRK dan menyusun BAPP atas kegiatan Penelitian Penjualan tersebut.

b. Butir E romawi III angka 1 huruf h disebutkan bahwa KPP harus menyampaikan BAPP kepada Kanwil DJP dengan ditembuskan ke Direktorat PKP dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

c. Butir E romawi III angka 3 huruf b disebutkan bahwa Direktorat PKP melakukan pengesahan (endorsement) pembayaran provisi atas penjualan Benda Meterai berdasarkan BAPP yang dikirim oleh KPP.

2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan BAPP yang diterima dari KPP terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

a. Masih terdapat BAPP yang tanpa nomor

b. Masih terdapat BAPP yang dikirimkan ke Direktorat Peraturan Perpajakan I

c. Terkait Surat Setoran Pajak, hasil penelitian dan proses konfirmasi masih ditemukan kesalahan kode MAP, Kode Jenis Setor, Masa Pajak yang tidak sesuai dengan periode bulan penjualan, yang belum dilakukan perbaikan (pemindahbukuan), dan status pembayaran “data tidak diakui” yang belum dilakukan proses konfirmasi ke KPPN. Namun demikian BAPP sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang (Kepala KPP dan Kepala KPRK).

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kepala KPP agar melakukan penelitian laporan BAPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan permasalahan sebagaimana dalam butir 2.

Segala bukti perbaikan terkait kesalahan pembayaran berupa pemindahbukuan ataupun hasil konfirmasi pembayaran ke KPPN agar dilampirkan di BAPP sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari BAPP.

Demikian, disampaikan, untuk dilaksanakan.

DIREKTUR,

ttd

DASTO LEDYANTO

Berikut link Lampiran S – 33/PJ.08/2015

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturankpajak.com

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan