Peraturan Pajak
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 637/KMK.04/1997
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1997 tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat, dipandang perlu mengatur tata
cara pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena hibah wasiat dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
Mengingat :
1. Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (LN Tahun
1997 No. 44, TLN No. 3688);
2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1997 tentang Hak atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat
(LN Tahun 1997 No. 78, TLN No. 3707);
3. keputusan Presiden No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 150/M Tahun 1997;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI TENTANG TATA CARA PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT.
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :
1. Orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas
atau satu derajat ke bawah adalah hubungan keluarga antara ayah/ibu dengan anak kandung, atau
antara anak dengan ayah/ibu kandung.
2. Suami/istri adalah suami/istri dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
3. Badan hukum tertentu adalah badan hukum yang didirikan dengan tujuan tidak semata-mata mencari
keuntungan yang bergerak untuk melayani kepentingan umum di bidang sosial, keagamaan,
pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.
Pasal 2
Hibah wasiat yang dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah
dan atau bangunan karena hibah wasiat yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
berdasarkan :
a. Putusan Hakim atau Penetapan hakim/Ketua Pengadilan mengenai pembagian harta waris yang
memuat penunjukan hak atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan sebagai telah dihibah
wasiatkan kepada pemohon;
b. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat atas nama
pemberi hibah wasiat sebagai pelaksana dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada
pelaksana wasiat tsb; atau
c. Akta pembagian waris yang memuat hibah wasiat.
Pasal 3
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena hibah wasiat yang diterima oleh :
a. orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri pemberi hibah
wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2, dikenakan kewajiban membayar
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 0% (nol persen) dari Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang;
b. orang pribadi selain dimaksud pada huruf a, dikenakan kewajiban membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang seharusnya terutang;
c. badan hukum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, dikenakan kewajiban
membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang.
Pasal 4
Wajib Pajak harus menyerahkan bukti pembayaran berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai salah satu persyaratan pendaftaran hak atas
tanah berdasarkan hibah wasiat.
Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara R.I.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 1997
MENTERI KEUANGAN
ttd
MAR’IE MUHAMMAD
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074