Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 921/KM.5/1999 TENTANG PENYEMPURNAAN SURAT PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) ATAS NAMA PT OMEDATA ELECTRONICS DENGAN MENGUBAH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 464/KMK.05/1996 TANGGAL 19 JULI 1996 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 921/KM.5/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.6/1999 TENTANG PENEGASAN TATA CARA PENGHITUNGAN BPHTB KARENA PEMBERIAN HAK BARU DI LUAR PELEPASAN HAK YANG DIATASNYA TERDAPAT BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang Tata Cara Penghitungan BPHTB karena Pemberian Hak Baru di luar Pelepasan Hak yang diatasnya terdapat Bangunan sebagaimana … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 SAMPAI DENGAN 30 MEI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/KMK.014/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.41/2000
Peraturan Pajak 29 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.41/2000 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM WILAYAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL INDONESIA-AUSTRALIA (AIDA) KECUALI BALI, DAN ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING DIREKTUR … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.41/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.532/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.532/1999 TENTANG PPN ATAS JASA KEPELABUHANAN UNTUK KAPAL JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kepelabuhanan untuk kapal jalur pelayaran internasional dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.532/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.533/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.533/1999 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MENERBITKAN SURAT IJIN PENCETAKAN TANDA LUNAS BEA METERAI ATAS KUITANSI REKENING LISTRIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pemberian wewenang yang lebih luas dari Kantor Pusat PT. PLN (persero) kepada unit-unit PLN di seluruh Indonesia dalam mengelola usahanya termasuk dalam pemenuhan kewajiban … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.533/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.41/2000
Peraturan Pajak 29 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ.41/2000 TENTANG PENGKREDITAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI PERUSAHAAN YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERDASAR ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925 DAN UNDANG-UNDANG PAJAK ATAS BUNGA, DIVIDEN DAN ROYALTI TAHUN 1970 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.41/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 940/KM.5/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 940/KM.5/1999 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT MITSUI EXPORT INDONESIA YANG BERLOKASI DI PGB PT DISTRIBUTION PARK OF INDONESIA DI KAWASAN BERIKAT MM 2100 BLOK J-10, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 940/KM.5/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.531/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.531/1999 TENTANG BATASAN RUMAH MURAH YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (PENYEMPURNAAN SE-20/PJ.51/1997) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi telah mengakibatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak berjalan lancar dan mendorong terjadinya penjualan rumah (RS/RSS) secara tunai atau melalui cicilan bertahap yang disediakan oleh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.531/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.41/2000
Peraturan Pajak 29 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ.41/2000 TENTANG MODEL PAKAIAN SERAGAM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-419/PJ/2000 tanggal 29 September 2000 Tentang Model Pakaian Seragam Petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.41/2000