SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 14/PJ/2022 TENTANG PETUNJUK PEMBUATAN DAN PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK SERTA PENEGASAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022 Yth.1. Pejabat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 7/BC/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR SE - 7/BC/2022TENTANGPEDOMAN PENYELESAIAN ATAS PELANGGARAN MELEKATKAN PITA CUKAI PADABARANG KENA CUKAI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PITA CUKAI YANG DIWAJIBKAN(SALAH PERUNTUKAN)DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, A.UmumDalam rangka memberikan pedoman dan penyeragaman pelaksanaan penyelesaian atas pelanggaran melekatkan pita cukai pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 7/BC/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 03/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 03/PJ/2022 TENTANG BENTUK, ISI, DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Laporan Rutin dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyajikan informasi tentang keadaan dan peristiwa yang akurat, valid, dan berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dan tertib administrasi di Lingungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan Rutin tersebut dibuat dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 03/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 04/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 04/PJ/2022 TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR OPERASIONAL SEHUBUNGAN DENGANPERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG DATA DAN PENGAWASAN POTENSI PERPAJAKANDAN BIDANG PENDAFTARAN, EKSTENSIFIKASI, DAN PENILAIAN PADA KANTOR WILAYAHSELAIN KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-150/PJ/2021 tentang Penetapan Perubahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 04/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 02/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 02/PJ/2022 TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.03/2021TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN OBJEK PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN          DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (yang selanjutnya disebut PMK-48/2021), … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 02/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 52/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 52/PJ/2021 TENTANG PETUNJUK UMUM INTERPRETASI DAN PENERAPAN KETENTUAN DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumBerdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 52/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 05/PJ/2022 TENTANG PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumPengawasan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, yang antara lain berupa:1. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 43/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 43/PJ/2021 TENTANG STANDARDISASI IDENTITAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tentang Logo Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilaksanakan penyesuaian logo organisasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari identitas Direktorat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 43/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 44/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 44/PJ/2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.03/2021DIREKTUR JENDERAL PAJAK A.Umum Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 44/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 27/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 27/PJ/2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan alas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 27/PJ/2021