Kategori: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 3/PJ/2024 TENTANG PENJELASAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKANDI KAWASAN BERIKATDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, termasuk ketentuan mengenai perlakuan perpajakan atas pemasukan dan pengeluaran barang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 3/PJ/2024

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 2/PJ/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANATAS DISKONTO SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIADALAM RANGKA OPERASI MONETER YANG MEMILIKIKARAKTERISTIK SAMA DENGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA  DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berdasarkan ketentuan saat ini, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 2/PJ/2024

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 1/PJ/2024 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, terdapat beberapa ketentuan baru mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemberitahuan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 1/PJ/2024

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 7/PJ/2023 TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumDengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, terdapat kebijakan:pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 7/PJ/2023

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 10/PJ/2023 TENTANGPENYEMPURNAAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATANPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,                     A.UmumDengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-7/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Berdasarkan hasil evaluasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ/2023

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 9/PJ/2023 TENTANG PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS DATA KONKRET DIREKTUR JENDERAL PAJAK,           A.UmumDalam sistem self-assessment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan dalam surat pemberitahuan. Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki kewenangan melakukan pengujian kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan data … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 9/PJ/2023

SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 4/PJ/2023 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKANTINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DANPENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDAANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 4/PJ/2023

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 3/PJ/2023 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKANTINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DANPENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDAANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIKRAKYAT TIONGKOK DAN PROTOKOLNYADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 3/PJ/2023

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,NOMOR SE - 2/PJ/2023 TENTANGKODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumKode unik nota penghitungan dan ketetapan pajak diperlukan untuk mewujudkan ketertiban serta memberikan kemudahan administrasi dalam basis data perpajakan. Namun demikian, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2022 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Pajak belum menyediakan kode … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, NOMOR SE – 2/PJ/2023

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 6/PJ/2023 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SPANYOL BESERTA PROTOKOLNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 6/PJ/2023