Kategori: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 14/PJ/2025TENTANGPEDOMAN PENERIMAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. UmumDalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan pengaduan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun pengaduan yang dikelola meliputi pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan/atau ketentuan peraturan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2025

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ/2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK A.UmumSehubungan dengan pelaksanaan kewajiban penyusunan mekanisme pengelolaan pengaduan sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2025 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ/2025

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 7/PJ/2024TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 7/PJ/2024

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  NOMOR SE - 6/PJ/2024TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA BESERTA PROTOKOLNYADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  NOMOR SE – 6/PJ/2024

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 5/PJ/2024TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MEKSIKO SERIKAT DAN PROTOKOLNYADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan  telah  selesainya  prosedur  pengesahan  dan  penyampaian instrumen pengesahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 5/PJ/2024

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 8/PJ/2024 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur  pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 8/PJ/2024

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 9/PJ/2024TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONG KONG WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS REPUBLIK RAKYAT CHINA BESERTA PROTOKOLNYADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 9/PJ/2024

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 3/PJ/2024 TENTANG PENJELASAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKANDI KAWASAN BERIKATDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, termasuk ketentuan mengenai perlakuan perpajakan atas pemasukan dan pengeluaran barang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 3/PJ/2024

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 2/PJ/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANATAS DISKONTO SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIADALAM RANGKA OPERASI MONETER YANG MEMILIKIKARAKTERISTIK SAMA DENGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA  DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berdasarkan ketentuan saat ini, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 2/PJ/2024

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 1/PJ/2024 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, terdapat beberapa ketentuan baru mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemberitahuan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 1/PJ/2024