Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 55/PJ.6/1999 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ANALISIS PENENTUAN NIR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas NJOP Bumi dalam pelaksanaan penilaian massal untuk penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) khususnya faktor penyesuaian terhadap waktu dan jenis data sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 55/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.51/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.51/2002 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2002, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/KMK.03/2002 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-219/PJ./2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy: Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.51/2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 181/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 181/PJ./2001 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-22/PJ./1995 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-489/PJ./2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 181/PJ./2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 18/PJ/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 18/PJ/2007 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka menambah jumlah Wajib Pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 18/PJ/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 56/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 56/PJ.6/1999 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN PENERIMAAN PBB (KPL.KPPBB.6.2.96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan sering terlambatnya penyampaian Laporan Bulanan Penerimaan PBB/BPHTB dari KP.PBB ke Direktorat PBB, maka menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-40/PJ.1/1996 tanggal 16 April 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 56/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 439/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 439/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 SAMPAI DENGAN 12 SEPTEMBER 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 439/KMK.014/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 187/PJ./2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 187/PJ./2001 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 6/KMK.04/2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 6/KMK.04/2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Antara Pemerintah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 187/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 57/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 57/PJ.6/1999 TENTANG INVENTARISASI PETUGAS OPERATOR CONSOLE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya permintaan kepada Tim Otomasi PBB untuk memberikan pendidikan/pelatihan kepada para Operator Console (OC) baru di kantor pelayanan setempat, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Bahwa pengiriman Tim Otomasi untuk mendidik petugas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 57/PJ.6/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 221/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 221/PJ./2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.03/2002 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 221/PJ./2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 19/PJ/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 19/PJ/2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 19/PJ/2007