Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 268/PJ./1999 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 268/PJ./1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.6/2001 TENTANG PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PPAT YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 24 AYAT (1) DAN PASAL 25 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengefektifkan penerapan denda administrasi bagi para PPAT … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.6/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.7/2002 TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN 01-02) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak dan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta sehubungan dengan pemekaran organisasi DJP sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 65/KMK.01/2002tentang Pembentukan Kantor Wilayah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.24/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.24/1999 TENTANG KONFIRMASI SETORAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui bahwa permintaan konfirmasi setoran pajak yang diatur dalam Surat Edaran Nomor : SE-27/PJ.9/1992 ditujukan kepada Kantor Penerima Pembayaran dan tembusannya disampaikan ke KPKN mitra kerja kantor tersebut serta ke Kanwil Ditjen Pajak yang bersangkutan. Bank … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.24/1999
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2001
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ.42/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 45/PJ.42/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.04/1999 tanggal 18 Juni 1999 tentang Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ.42/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KMK.06/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KMK.06/2001 TENTANG TATACARA PENGENAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN PERIKANAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tatacara … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KMK.06/2001
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1999
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memiliki arti … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.41/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.41/1999 TENTANG PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN BUMN/BUMD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-331/MK.04/1999 tanggal 24 Agustus 1999 (terlampir) tentang Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Bendaharawan Pemerintah dan BUMN/BUMD, maka bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.41/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 315/KMK.011/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 315/KMK.011/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 MEI 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 315/KMK.011/2001