Peraturan Pajak 5 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.4/1995 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 633/KMK.04/1994 TANGGAL 29 DESEMBER 1994 (SERI PPh UMUM NOMOR 12) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 633/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penggantian atau Imbalan sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.23/1995
Peraturan Pajak 6 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.23/1995 TENTANG PPN/PPn BM DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini diinformasikan bahwa sejak tanggal 1 April 1995 telah diberlakukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.23/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 6 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ.4/1995 TENTANG KEKURANGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN HASIL PRODUKSI ROKOK (SERI PPh PASAL 22 NO. 2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan kepastian pemungutan PPh Pasal 22 atas hasil produksi rokok bagi Wajib Pajak yang mengadakan transaksi pembelian dengan industri … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.53/1995
Peraturan Pajak 8 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.53/1995 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS JASA CUSTODIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa custodian, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Jasa custodian yang dilakukan Bank antara lain : Jasa penitipan (safe custody) Meliputi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.53/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.23/1995
Peraturan Pajak 9 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.23/1995 TENTANG KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan kepada Saudara pokok-pokok Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai kelanjutan peraturan pelaksanaan Undang-undang Perpajakan. Ringkasan peraturan pelaksanaan tersebut telah diumumkan kepada mass … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.23/1995
PENGUMUMAN NOMOR PENG-49/PJ/1995
Peraturan Pajak 14 Juni 1995 PENGUMUMAN NOMOR PENG-49/PJ/1995 TENTANG SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dengan ini diumumkan sebagai berikut : Terhitung sejak tanggal 16 Mei 1995, dokumen yang semula terutang Bea Meterai sebesar Rp. … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-49/PJ/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 16 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.51/1995 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KE EMPATPULUH SATU IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ke empatpuluh Satu IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.51/1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 21 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.4/1995 TENTANG BESARNYA PEMBAYARAN PPh PASAL 25 YANG HARUS DIBAYAR WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (SERI PPh PASAL 25 - 4) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.4/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 32/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 32/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERIDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor oleh industri otomotif, dipandang perlu untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 32/PJ./1995