Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 08/PJ./1995 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN PAJAK 1995 SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk menghitung dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 08/PJ./1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 5 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.4/1995 TENTANG PERLAKUAN BIAYA BUNGA YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DALAM HAL WAJIB PAJAK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO ATAU TABUNGAN LAINNYA (SERI PPh UMUM NO. 20) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994, maka atas bunga deposito, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.1012/1995
Peraturan Pajak 6 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.1012/1995 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-ITALIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 2 September 1995 Pemerintah Indonesia dan Italia telah melakukan pertukaran instrumen ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagai proses lebih lanjut dari penandatanganan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.1012/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 87/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 87/PJ./1995 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA ATAS DANA PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA PENDIDIKAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan kualitas pendidikan serta pengadaan prasarana pendidikan yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 87/PJ./1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 12 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ.51/1995 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE - 3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi surat kami kepada Bapak Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor: S-52/PJ/1995 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.51/1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan memperlancar penyediaan angkutan umum dipandang perlu mengatur kembali kebijakan di bidang pabean dan perpajakan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 106/PJ.112/1995
Peraturan Pajak 16 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 106/PJ.112/1995 TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PRAKTEK KONSULTAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 408/KMK.01/1995 tanggal 31 Agustus 1995 tentang Konsultan Pajak, disebutkan bahwa para Konsultan Pajak yang pada saat berlakunya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 106/PJ.112/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 16 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ.4/1995 TENTANG PENEGASAN TENTANG PENGKREDITAN FISKAL LUAR NEGERI (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 8) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan tentang pengkreditan Fiskal Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1994 tentang pembayaran PPh bagi Orang Pribadi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.5/1995
Peraturan Pajak 16 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 52/PJ.5/1995 TENTANG MEMPERCEPAT PELAYANAN RESTITUSI PPN (SERI PPN 28-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk memperlancar pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini kami tetapkan bahwa beberapa bagian dari prosedur konfirmasi atas Pajak Masukan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.5/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 16 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ.51/1995 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH ENAM IKAPI)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Keempatpuluh Enam IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.51/1995