Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.3/1995 TENTANG PENEGASAN KETENTUAN PASAL 3 AYAT (3) HURUF b, PASAL 3 AYAT (4) DAN PASAL 9 AYAT (2) UU NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.3/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.3/1995
Praturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.3/1995 TENTANG PENEGASAN KETENTUAN PASAL 25 DAN PASAL 26 UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.3/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.5/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.5/1995 TENTANG PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SERI PPN 4 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 648/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, maka untuk pelaksanaannya diberikan penjelasan sebagai berikut : Pengertian Pengusaha Kecil 1.1. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.5/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.52/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.52/1995TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEDAGANG ECERAN (SERI PPN 5 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.52/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.42/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.42/1995 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 3) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.42/1995
PENGUMUMAN NOMOR PENG-15/PJ/1995
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR PENG-15/PJ/1995 TENTANG PEDAGANG ECERAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995 Pedagang Eceran adalah Pengusaha Kena Pajak. Yang dimaksud dengan Pedagang Eceran adalah … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-15/PJ/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.9/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.9/1995 TENTANG PENGGANTIAN/PEMBERIAN KODE SERI FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan perubahan Kode Faktur Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.52/1995 tanggal 26 Januari 1995 disebutkan bahwa Kode Seri Faktur Pajak akan mengalami perubahan dari 2 (dua) kode … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.9/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/KMK.04/1995 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 310/KMK.01/1988 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN ATAS PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK PEMBELIAN MESIN, BARANG DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM MENGHASILKAN BARANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/KMK.015/1992 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/KMK.04/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 17/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 17/PJ./1995 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, dipandang perlu untuk menetapkan tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 17/PJ./1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 18/PJ/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 18/PJ/1995 TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyegelan tempat atau ruangan dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan dipandang perlu menetapkan tata cara pelaksanaannya; bahwa oleh karena itu, tata cara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Direktur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 18/PJ/1995