Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.41/1996 TENTANG PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING (SERI PPh UMUM NOMOR 31) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan kepastian mengenai pembebasan kewajiban membayar PPh Pasal 25 bagi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.41/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.7/1996 TENTANG ADMINISTRASI PEMERIKSAAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan menjadi pemeriksaan rutin, pemeriksaan keterkaitan, pemeriksaan khusus, pemeriksaan P3SPT dan pemeriksaan lainnya. Agar mekanisme pemeriksaan tersebut bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka peran aktif Ka. KANWIL sangat menentukan. Peran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.7/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.6/1996 TENTANG PENGENAAN PBB USAHA BIDANG PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN NON MIGAS DAN PERIKANAN TAHUN 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa Kepala KPPBB tentang pengenaan PBB usaha bidang Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Non Migas dan Perikanan tahun 1996, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.6/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.6/1996 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan adanya perkembangan yang pesat di beberapa daerah akhir-akhir ini dan berpengaruh terhadap harga jual tanah di sekitar jalan tol, dipandang perlu untuk meninjau kembali Nilai Jual Objek Pajak atas jalan tol yang telah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.6/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 359/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 359/KMK.04/1996 TENTANG PENCABUTAN DAN PENUKARAN METERAI TEMPEL DAN KERTAS BERMETERAI DESAIN 1989 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bentuk, ukuran, dan warna meterai tempel dan kertas bermeterai yang akan diedarkan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia; bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 359/KMK.04/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.51/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMA PULUH TIGA IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Kelima puluh Dua IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 358/KMK.05/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 358/KMK.05/1996 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPORTASI BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 645/KMK.01/1994 tanggal 29 Desember 1994 sebagai pelaksanaan dari Agreement on CEPT for AFTA masa berlakunya telah berakhir … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 358/KMK.05/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.101/1996
Peraturan PAJAK SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.101/1996 TENTANG MASA TRANSISI PENERAPAN SE-03/PJ.101/1996 (SERI P3B NO.1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan penyederhanaan prosedur penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagaimana telah ditegaskan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996, dan adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.101/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.52/1996 TENTANG PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK MASUKAN (PENYEMPURNAAN KE-2 SURAT EDARAN SERI PPN 22-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/1996 tanggal 17 April 1996, perihal Penghitungan dan Tata cara Pengembalian Kelebihan Pajak Masukan, dengan ini diberikan penjelasan dan petunjuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.52/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 37/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 37/PJ./1996 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 638/KMK.04/1994 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.04/1994, pelaksanaan pembayaran dan pembebasan Fiskal Luar Negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 37/PJ./1996