Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 690/KMK.05/1996 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk; Mengingat : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 690/KMK.05/1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1996
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1996 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan, Wajib melunasi Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut ; Bahwa untuk memberikan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.42/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.42/1996 TENTANG PELAKSANAAN LEBIH LANJUT PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 42) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 mengenai Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan, maka guna kelancaran dalam pelaksanaannya dipandang perlu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.42/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ.53/1996 TENTANG TATA CARA PENCETAKAN TANDA LUNAS BEA METERAI DAN PELAPORANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Tata cara baru pencetakan tanda lunas Bea Meterai atas cek dan bilyet giro sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor217/KMK.01/1996 tanggal 22 Maret 1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.53/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.51/1996
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ.51/1996 TENTANG PENEBUSAN STICKER LUNAS DAN PELAYANANNYA (PENYEMPURNAAN KE-4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 36-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dari pertemuan konsultasi yang diadakan dalam rangka lebih memperlancar pelayanan pemberian sticker lunas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara Kanwil-Kanwil terkait dengan pihak Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ.531/1996 TENTANG TATA CARA RESTITUSI PPN YANG TERLANJUR DIPUNGUT SEJAK 1 APRIL 1995 ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG BIAYAI DENGAN HIBAH/DANA PINJAMAN LUAR NEGERI (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 34-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang tata cara pengembalian/restitusi atas PPN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.531/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 702/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 702/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS PERPAJAKAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 702/KMK.04/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 704/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 704/KMK.04/1996 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan, dipandang perlu mengatur pelaksanaan lebih lanjut … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 704/KMK.04/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 703/KMK.014/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 703/KMK.014/1996 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 1997 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 703/KMK.014/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 138/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 138/PJ./1996 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AKUNTAN DAN PEMERIKSA PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pengamanan penerimaan negara serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan pada umumnya dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 138/PJ./1996