Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.311/1998 TENTANG PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 1996 ATAU TAHUN PAJAK 1997 BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN YANG TAHUN BUKUNYA TIDAK SAMA DENGAN TAHUN TAKWIM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-42/PJ.4/1996 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.311/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.31/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.31/1998 TENTANG PENGERTIAN KATA "TERKAIT DENGAN GAJI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 1 AYAT (1) HURUF b PP NOMOR 45 TAHUN 1994" DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai tunjangan-tunjangan lainnya yang sifatnya tetap dan terikat pada gaji dalam perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.31/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.7/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.7/1998 TENTANG PENERBITAN, PEMBUATAN DAN PENGIRIMAN LP2/DKHP (SERI PEMERIKSAAN 03-98) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ketentuan mengenai wewenang penerbitan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) sebagai dimaksud pada butir 1.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 tentang Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1998 (Seri … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.7/1998
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 10/PJ/2018
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 10/PJ/2018 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DIREKTUR JENDERAL … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 10/PJ/2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.43/1998
Peratauran Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.43/1998 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUT PPh PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1997 tanggal 26 Agustus 1997 dan Nomor : 549/KMK.04/1997tanggal 3 November 1997 tentang Petunjuk Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.43/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.8/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.8/1998 TENTANG PENYALAHGUNAAN NAMA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih seringnya terjadi penyalahgunaan nama Direktorat Jenderal Pajak termasuk Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Perpajakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di berbagai wilayah seluruh Indonesia yaitu dengan cara menjual buku-buku perpajakan dan/atau … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.8/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 JUNI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.41/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.41/1998 TENTANG PENANGANAN PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN/ORANG PRIBADI YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mencegah terjadinya penyelesaian SPT Tahunan PPh Lebih Bayar yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17-B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.41/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.52/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.52/1998 TENTANG PPN DAN/ATAU PPn BM DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 192/KMK.04/1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.52/1998
PENGUMUMAN NOMOR PENG-01/PJ.8/1998
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR PENG-01/PJ.8/1998 TENTANG PENGUMUMAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bahwa akhir-akhir ini masih sering terjadi penyalahgunaan nama Direktorat Jenderal Pajak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di berbagai wilayah seluruh Indonesia, yaitu dengan cara menjual buku-buku perpajakan dan/atau undangan mengikuti seminar/lokakarya/pelatihan perpajakan dengan mengatasnamakan atau mengaku bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-01/PJ.8/1998