Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.6/1998 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai tanggal 1 Juli 1998, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk sementara, sambil menunggu Keputusan Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.13/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.13/1998 TENTANG PENGUSULAN PEMBEBASAN/PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan masih sering terjadinya kekeliruan dalam penyampaian usul pembebasan / pengangkatan Bendaharawan (Rutin, Proyek) dalam tahun anggaran berjalan, dengan ini disampaikan petunjuk lebih lanjut sebagai penyempurnaan dan perubahan atas surat edaran tanggal 3 Januari 1996 Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.13/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.52/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.52/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-11/PJ.52/1998 TANGGAL 27 MEI 1998 PERIHAL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGGANTIAN BIAYA OBAT DI RUMAH SAKIT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan berkenaan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-11/PJ.52/1998 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.52/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.7/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.7/1998 TENTANG PENEGASAN KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN 06-98) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya keragu-raguan dalam pelaksanaan atas Kebijaksanaan Pemeriksaan yang telah ditetapkan, maka untuk menjaga keseragaman dan kelancaran pelaksanaannya perlu diberikan beberapa penegasan sebagai berikut : Pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan, pemeriksaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.7/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KMK.01/1998 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI DAN BIAYA DISTRIBUSI PUPUK KCL IMPOR BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pengadaan, kelancaran penyaluran dan perhitungan subsidi pupuk KCl impor bersubsidi, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Harga … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KMK.01/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 363/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 363/KMK.01/1998 TENTANG HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH ATAS PUPUK KCL IMPOR BERSUBSIDI SAMPAI DENGAN TERSUSUN RAPI DI GUDANG LINI II PT PUSRI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pengadaan, kelancaran penyaluran dan perhitungan subsidi pupuk KCl impor bersubsidi, dipandang perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 363/KMK.01/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.33/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.33/1998 TENTANG PERHITUNGAN UTANG PBB DENGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPh, PPN, DAN PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.33/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.8/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.8/1998 TENTANG RENCANA KERJA KANTOR PENYULUHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan tugas Pusat Penyuluhan Perpajakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 944/KM.1/1993 adalah membina dan melaksanakan penyuluhan perpajakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DJP, maka dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja Kantor Penyuluhan Pajak, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.8/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 162/PJ./1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 162/PJ./1998 TENTANG PENGARAHAN PELAKSANAAN TUGAS DALAM RANGKA REFORMASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-109/PJ/1998 tanggal 27 Mei 1998 tentang Pengarahan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas sejalan dengan era reformasi di segala bidang yang sudah dimulai dan akan terus berkelanjutan, maka … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 162/PJ./1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.44/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.44/1998 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (TAX CLEARANCE) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF), dengan ini Tata Cara Pemberian SKF diatur kembali sebagai berikut : Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan SKF kepada Kantor Pelayanan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.44/1998