Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.6/1998 TENTANG PETUNJUK LAPORAN BULANAN PPAT DAN PEMBERITAHUAN BULANAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama tentang Bentuk Laporan PPAT dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya antara Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak (Keputusan Bersama terlampir), … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 183/PJ./1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 183/PJ./1998 TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN DAN PENEGASAN TENTANG BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 183/PJ./1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 242/PJ.1/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 242/PJ.1/1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai kelanjutan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-175/PJ/1998 tanggal 21 Agustus 1998 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 242/PJ.1/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.43/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.43/1998 TENTANG PPh PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN/JASA YANG ATAS IMBALANNYA SEMATA-MATA DIKENAKAN PPh FINAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang PPh Pasal 22 atas impor barang untuk kegiatan/jasa yang atas imbalannya semata-mata dikenakan PPh Final, dengan ini disampaikan penegasan sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.43/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.9/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.9/1998 TENTANG RALAT LAMPIRAN SE-03/PJ.9/1998 PERIHAL SURAT SETORAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menyusuli Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.9/1998 tanggal 28 Mei 1998, bersama ini kami sampaikan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-107/PJ/1998 tanggal 26 Mei 1998, berupa contoh lembar 1 SSP menggantikan contoh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.9/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.6/1998 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1998/1999 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Direktorat PBB, penerimaan PBB tahun 1997/1998 sampai dengan Triwulan I 1998 adalah sebagai berikut : 1. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1998/1999 Realisasi penerimaan PBB … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.6/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 415/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 415/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASADAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKUUNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 SEPTEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 415/KMK.014/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 416/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 416/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE GRANULE UNTUK INDUSTRI FARMASI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan cairan infus dan menunjang perkembangan industri farmasi di dalam negeri, dipandang perlu untuk mengatur pemberian pembebasan bea masuk atas sejumlah Polyethylene granule dengan Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 416/KMK.01/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 417/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 417/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN AKTIF ANTI FOAMING (TRIMIN DF-500) DAN ANTI CAKING (MONTALINE SPCV.S3) UNTUK PEMBUATAN PUPUK SP.36 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin tersedianya bahan baku untuk industri pupuk di dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 417/KMK.01/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 420/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 420/KMK.01/1998 TENTANG PENETAPAN HARGA GULA PASIR PRODUKSI DALAM NEGERI DAN GULA PASIR IMPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa kebijaksanaan penetapan harga gula pasir produksi dalam negeri maupun harga gula pasir impor, dimaksudkan untuk kepentingan stabilisasi harga, meningkatkan gairah petani untuk menanam tebu serta untuk meningkatkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 420/KMK.01/1998