Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.6/2003 TENTANG PERSIAPAN BREAK-DOWN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB 2004 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka persiapan break-down rencana penerimaan PBB dan BPTHB tahun anggaran 2004, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kepala KPPBB diminta untuk mengisi secara lengkap dan benar daftar isian sebagaimana terlampir … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.6/2003
PENGUMUMAN NOMOR PENG-91/PJ./2003
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR PENG-91/PJ./2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH) DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK Pada dasarnya, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak (WP). Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, honorarium, bonus, komosi, bunga, dividen, dan sebagainya, termasuk tambahan kekayaan netto. Jumlah seluruh penghasilan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-91/PJ./2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 455/KM.1/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 455/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 SAMPAI DENGAN 12 OKTOBER 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 455/KM.1/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.52/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.52/2003 TENTANG PENEGASAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPnBM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai pemusatan PPN terutang bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.52/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.53/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.53/2003 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DARI DAN KE KAWASAN BERIKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak dari dan ke Kawasan Berikat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Yang dimaksud dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.53/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 351/PJ/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 351/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-156/PJ/2000 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ/2001 tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 351/PJ/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ.6/2003 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) PBB DAN PERUBAHAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BPHTB UNTUK TAHUN PAJAK 2004 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan ketentuan yang berlaku, NJOPTKP dan NPOPTKP dapat disesuaikan atau diubah dengan mempertimbangkan perekonomian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.6/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 449/KMK.01/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 449/KMK.01/2003 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc pada … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 449/KMK.01/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/KMK.01/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/KMK.01/2003 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak; Mengingat : Undang-undang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/KMK.01/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.2/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.2/2003 TENTANG PENYEMPURNAAN PEMANFAATAN DATA MIKRO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, maka dipandang perlu untuk menggali potensi perpajakan melalui ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Salah satu caranya melalui pencarian data dan informasi perpajakan, yang antara lain berupa data mikro yang diperoleh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.2/2003