KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOLPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Los Cabos, Meksiko, pada tanggal 6 September 2002 Pemerintah Republik Indonesia … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2004

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.43/2004

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.43/2004 TENTANG PENEGASAN BATAS WAKTU PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang bergerak dalam usaha industri otomotif tentang batas waktu penyetoran PPh Pasal 22 yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.43/2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 121/PJ/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 121/PJ/2004 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING SATU, KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA, KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA, KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT, KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA, KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM, KPP BADAN DAN ORANG ASING SATU, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 121/PJ/2004

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 321/KM.1/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 321/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 SAMPAI DENGAN 22 AGUSTUS 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 321/KM.1/2004

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382/KMK.03/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382/KMK.03/2004

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KMK.01/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KMK.01/2004 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan diantara Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) dengan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KMK.01/2004

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ./2004

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ./2004 TENTANG PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BANK DATA NASIONAL DAN NOMOR IDENTITAS TUNGGAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 tanggal 6 September 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ./2004

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.6/2004

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ.6/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR DATA PERTANAHAN DAN PERPAJAKAN SERTA PEMANFAATAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : SE-20/PJ/2004 ------------------ tanggal 24 Agustus 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tukar Menukar Data … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.6/2004

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 334/KM.1/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 334/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 SAMPAI DENGAN 29 AGUSTUS 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 334/KM.1/2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 128/PJ./2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 128/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-425/PJ./2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai pembuatan Faktur Pajak Sederhana … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 128/PJ./2004