Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 60/PJ/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 407/PJ./2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa terdapat perubahan dalam Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri sehubungan dengan Re-organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 60/PJ/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 MARET 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KM.1/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ./2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ./2004 TENTANG SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BANK DATA NASIONAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mempercepat terwujudnya Bank Data Nasional dan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16 April 2004, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Setiap Kepala Kantor Wilayah DJP diminta untuk mempresentasikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ./2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.6/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.6/2004 TENTANG PEMANFAATAN GPS DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DATA DIGITAL SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dialokasikan peralatan pengukuran dan pemetaan antara lain GPS Leica GS-20, Disto dan Notebook oleh Direktorat PBB dan BPHTB di 100 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.6/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.3/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.3/2004 TENTANG PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK MAURITIUS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah disampaikannya nota diplomatik Nomor: 289/EKON/14/VI/04 perihal penghentian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Mauritius oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Republik Mauritius, maka sesuai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.3/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 342/KMK.03/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 342/KMK.03/2004 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1994 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Besar, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa; bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 342/KMK.03/2004
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 88/PJ/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 88/PJ/2004 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 88/PJ/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.6/2004 TENTANG PEMBAYARAN PBB ONLINE NASIONAL MELALUI FASILITAS ATM BII DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bank Internasional Indonesia tentang Penerimaan Pembayaran dan Pelimpahan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui fasilitas ATM Bank Internasional Indonesia … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.75/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.75/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan pembentukan kantor baru yang mengakibatkan adanya perubahan wilayah kerja dan dalam rangka pengamanan penerimaan dan piutang negara yang berupa pajak serta untuk mendukung tertibnya administrasi, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.75/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.6/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.6/2004 TENTANG PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2004 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.1/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daftar Alokasi Sementara Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.6/2004