PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.07/2007

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang    : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.07/2007

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 173/PJ/2007

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 173/PJ/2007 TENTANG SISTEM, BENTUK, JENIS DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem, tertib administrasi, dan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu menetapkan kembali sistem, bentuk, jenis, dan kode Laporan Rutin di lingkungan Direktorat … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 173/PJ/2007

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 869/KM.1/2007

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 869/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 DESEMBER SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 869/KM.1/2007

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ./2007

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 64/PJ./2007 TENTANG RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB T.A. 2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2008 dengan penjelasan sebagai berikut: Rencana penerimaan PBB dan BPHTB dalam RAPBN Tahun 2008 berturut-turut adalah Rp. 24.159.700.000.000,- (dua puluh empat trilyun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 64/PJ./2007

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 174/PJ/2007

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 174/PJ/2007 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) KELAPA SAWIT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penentuan Standar Investasi Tanaman kelapa sawit untuk kepentingan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Penentuan Standar Investasi Tanaman … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 174/PJ/2007

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 66/PJ/2007

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 66/PJ/2007 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-170/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONSELING TERHADAP WAJIB PAJAK SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT HIMBAUAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-170/PJ/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 66/PJ/2007

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 172/PMK.07/2007

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 172/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA PENYEIMBANG DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MENTERI KEUANGAN, Menimbang     : bahwa dalam rangka penetapan rincian Dana Penyeimbang Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2008 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 172/PMK.07/2007

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.07/2007

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008 MENTERI KEUANGAN, Menimbang    : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.07/2007

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.01/2007

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.01/2007 TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Standar biaya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui kegiatan pendataan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.01/2007

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 875/KM.1/2007

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 875/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2007 SAMPAI DENGAN 06 JANUARI 2008 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 875/KM.1/2007